Ratu Dewa Beberkan Realisasi Rp 4,87 Triliun dalam Sidang LKPJ 2025

Capaian pendapatan daerah Palembang menyentuh angka 92,29 persen dari target. Di hadapan wakil rakyat, Wali Kota Ratu Dewa membedah postur anggaran sekaligus mengunci prioritas belanja wajib untuk pelayanan publik sepanjang tahun anggaran 2025.

PALEMBANG, NUSALY – Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Jumat (27/3/2026), menjadi saksi pertanggungjawaban fiskal yang krusial. Wali Kota Ratu Dewa hadir bukan sekadar untuk seremoni. Ia membawa dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Di hadapan meja pimpinan dewan, Ratu Dewa membedah realisasi duit rakyat yang menjadi cermin kinerja birokrasi setahun terakhir.

Penyampaian LKPJ ini adalah perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun bagi Ratu Dewa, ini lebih kepada urusan transparansi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, laporan ini menjadi alat uji: sejauh mana janji pembangunan dalam RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 benar-benar terwujud dalam angka-angka nyata, bukan sekadar narasi di atas kertas.

Postur Pendapatan

Ratu Dewa memaparkan detail posisi keuangan daerah. Sepanjang 2025, Pendapatan Daerah Kota Palembang berhasil terealisasi sebesar Rp 4,87 Triliun. Angka ini setara dengan 92,29 persen dari target awal yang dipatok sebesar Rp 5,28 Triliun. Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif, capaian di atas 90 persen ini menunjukkan mesin pemungut pajak daerah masih bekerja cukup bertenaga.

Angka Rp 4,87 Triliun inilah yang menjadi modal napas pembangunan Palembang. Ratu Dewa menegaskan, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah diupayakan pengelolaannya secara akuntabel. Meski belum tembus seratus persen, realisasi ini memberikan ruang gerak bagi pemerintah untuk mengeksekusi program-program strategis yang sudah dijanjikan kepada warga sejak awal tahun anggaran.

Kepercayaan publik menjadi variabel penting di balik angka-angka ini. Kepatuhan warga membayar pajak menjadi fondasi utama. Namun, Ratu Dewa tidak menutup mata pada tantangan penggalian potensi pendapatan baru. Ia ingin ketergantungan pada dana transfer pusat terus dikikis melalui penguatan PAD yang lebih mandiri dan kreatif di masa-masa mendatang.

Belanja Wajib

Sisi pengeluaran juga dibedah tanpa tedeng aling-aling. Pemerintah Kota Palembang menyerap anggaran belanja sebesar Rp 4,87 Triliun atau 91,16 persen dari pagu yang disiapkan. Prioritasnya jelas dan kaku: mandatory spending atau belanja wajib. Sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur dasar mendapat porsi paling besar demi mengejar Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Efisiensi belanja menjadi isu sensitif yang disinggung Ratu Dewa. Ia memastikan alokasi dana tidak habis hanya untuk memutar roda birokrasi. Uang rakyat harus sampai ke urusan jalan lingkungan, lampu jalan, hingga layanan kesehatan gratis di Puskesmas. Skala prioritas daerah menjadi kompas tunggal dalam menentukan ke mana setiap sen anggaran bermuara.

“LKPJ ini wujud pertanggungjawaban membangun Palembang secara berkelanjutan. Kami sadar masih ada kekurangan. Saran dan masukan Dewan sangat kami harapkan sebagai pijakan perbaikan pelayanan publik ke depan,” tegas Ratu Dewa. Ia memposisikan pemerintah kota sebagai pihak yang siap dikritik demi perbaikan kualitas layanan di sisa masa jabatannya.

Evaluasi Parlemen

Sinergi dengan legislatif diakui Ratu Dewa sebagai faktor pengunci stabilitas fiskal Palembang. Ia mengapresiasi DPRD Kota Palembang yang terus menjalankan fungsi pengawasan tanpa kompromi. Tanpa harmonisasi antara gedung eksekutif dan parlemen, sulit membayangkan program strategis daerah bisa berjalan tanpa hambatan berarti di tengah masyarakat.

Naskah LKPJ ini kini berpindah tangan ke meja komisi-komisi DPRD untuk dikuliti lebih dalam. Masukan para wakil rakyat akan menjadi catatan merah bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berbenah. Ratu Dewa menaruh harapan besar agar evaluasi ini membuahkan hasil konkret bagi perbaikan pelayanan publik di tahun 2026.

Penyerahan naskah secara simbolis mengakhiri rapat paripurna hari itu. Bagi masyarakat Palembang, angka Rp 4,87 Triliun yang dibeberkan adalah harapan bahwa pembangunan tidak akan berhenti. Transparansi di sidang ini menjadi garansi bahwa pajak yang mereka bayarkan dikembalikan dalam bentuk nyata: kota yang lebih tertata dan layanan yang lebih manusiawi. (*/desta)