Ratu Dewa Serap Kritik Tajam Fraksi DPRD Palembang

Rapat Paripurna LKPJ 2025 menjadi panggung bagi para wakil rakyat untuk menguliti kinerja Pemerintah Kota Palembang. Meski realisasi pendapatan daerah menyentuh angka Rp 4,87 triliun, deretan catatan kritis soal jalan rusak, fasilitas sekolah yang minim, hingga carut-marut tata kelola jabatan birokrasi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Wali Kota Ratu Dewa.

PALEMBANG, NUSALY – Ruang sidang DPRD Kota Palembang, Senin (30/3/2026), mendadak riuh. Agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 berubah menjadi ajang evaluasi tanpa tedeng aling-aling. Wali Kota Ratu Dewa duduk menyimak saat satu per satu juru bicara fraksi membedah rapor kerjanya selama setahun terakhir.

Bagi Pemerintah Kota Palembang, forum ini bukan sekadar kewajiban konstitusi. Ini adalah momen pembuktian transparansi. Ratu Dewa sadar betul bahwa setiap masukan legislatif adalah alarm bagi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bangun dari zona nyaman. Sinergi antara eksekutif dan parlemen menjadi harga mati agar setiap rupiah dalam APBD tidak hanya habis di atas kertas laporan, tetapi benar-benar mendarat di kebutuhan warga paling bawah.

Sentilan Infrastruktur

Fraksi Partai NasDem melempar kritik yang cukup telak. M. Aris Al-Kautsar, sang juru bicara, tidak mau hanya memberi pujian manis. Ia mengakui ada gerak positif di sektor pendidikan, namun ia langsung menunjuk hidung masalah utama: jalan rusak yang masih mengepung pemukiman warga. Fasilitas sekolah yang jauh dari standar pelayanan minimal juga disebutnya sebagai noda dalam kinerja pembangunan tahun lalu.

“Perlu percepatan perbaikan jalan. Evaluasi sarana pendidikan juga harus sesuai standar pelayanan,” tegas Aris. NasDem juga mencium adanya penurunan gairah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025. Mereka menuntut Ratu Dewa menghadirkan inovasi yang lebih “berani” untuk menjaring pendapatan daerah di tahun 2026. Baginya, manfaat pembangunan harus lebih merata, menyentuh sektor kesehatan dan sosial tanpa terkecuali.

Urusan “kursi panas” di birokrasi juga disentil. NasDem meminta Ratu Dewa tidak membiarkan jabatan strategis diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) terlalu lama. Kepastian jabatan definitif dianggap krusial agar keputusan-keputusan besar di tingkat dinas tidak mengambang. Performa OPD diminta tidak hanya diukur dari rapi-tidaknya administrasi, tapi dari seberapa besar dampaknya bagi perut dan kenyamanan warga.

Angka Fiskal

Nada bicara sedikit melunak saat Fraksi Gerindra naik ke podium. Mereka memberikan apresiasi atas ketangguhan pengelolaan fiskal kota. Realisasi pendapatan Palembang tahun 2025 yang mencapai Rp 4,87 triliun—atau 92,29 persen dari target—dianggap sebagai capaian yang masuk akal di tengah dinamika ekonomi global. Uang triliunan rupiah ini dipandang sebagai modal kuat bagi Ratu Dewa untuk tetap berlari di sisa masa jabatannya.

“Capaian ini patut diapresiasi. Ini jadi motivasi untuk mewujudkan Palembang yang lebih sejahtera,” ujar juru bicara Gerindra. Angka 92,29 persen ini menjadi pembuktian bahwa mesin penarik pajak dan retribusi di Palembang masih memiliki daya cengkeram yang kuat. Namun, Gerindra tetap memberikan catatan: pendapatan yang besar harus dibarengi dengan efektivitas belanja yang tepat sasaran, bukan sekadar menghabiskan anggaran di akhir tahun.

Fraksi lain, mulai dari Golkar, PKS, hingga PDI Perjuangan, menyuarakan nada serupa. Ada pujian, namun lebih banyak tuntutan. Mereka sepakat bahwa belanja daerah harus lebih tajam. Parlemen tidak ingin melihat ada program yang hanya bersifat seremoni tanpa korelasi langsung dengan pengentasan kemiskinan atau perbaikan drainase untuk mengatasi banjir tahunan di Palembang.

Evaluasi Kolektif

Ketua DPRD Palembang Ali Subri memosisikan pembahasan LKPJ ini sebagai titik balik. Ia menegaskan bahwa legislatif akan terus memelototi mana dinas yang bekerja sungguh-sungguh dan mana yang hanya “numpang nama”. Isu-isu klasik seperti lampu jalan yang mati, sampah yang menumpuk, hingga banjir tetap menjadi prioritas pengawasan dewan. Masukan dari fraksi-fraksi ini akan menjadi amunisi bagi komisi-komisi untuk memanggil para kepala dinas.

Ali Subri juga mengingatkan bahwa membangun Palembang bukan tugas satu orang. Perlu gerakan bersama dari tingkat RT hingga lurah. Wali Kota Ratu Dewa menanggapi semua catatan itu dengan kepala tegak. Ia berjanji akan memberikan jawaban tertulis yang detail dan menindaklanjuti poin-poin yang menjadi kegelisahan para wakil rakyat tersebut.

“Rapat ini momentum penting bagi sinergi kita. Kebijakan pembangunan ke depan harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Ratu Dewa. Penutupan rapat paripurna ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Palembang siap berbenah. Kritikan parlemen hari ini adalah bahan bakar bagi eksekutif untuk memastikan bahwa tahun 2026 bukan sekadar pengulangan angka, melainkan lompatan nyata bagi kesejahteraan warga Kota Palembang. (*/desta)