Wujudkan Pendidikan Gratis bagi Warga Kurang Mampu, Pemkot Palembang Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat

Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen serius dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui percepatan program Sekolah Rakyat. Sebagai bagian dari agenda prioritas nasional, sekolah ini dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan fasilitas pendidikan gratis bagi seribu siswa dari kalangan keluarga prasejahtera.

PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mematangkan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi solusi konkret bagi akses pendidikan masyarakat kelas bawah.

Dalam rapat pemantapan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (8/5/2026), Pemkot menargetkan proyek strategis ini dapat segera memasuki tahap eksekusi pada periode Tahap III tahun 2026.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, yang memimpin langsung jalannya rapat menegaskan bahwa Palembang harus menjadi salah satu motor penggerak program nasional ini di Sumatera Selatan.

Fokus utama saat ini adalah pemenuhan Readiness Criteria (RC) atau kriteria kesiapan teknis yang menjadi syarat mutlak kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

“Lokasi pembangunan sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial. Sekarang tinggal melengkapi beberapa poin administrasi dan teknis dalam RC. Kita bergerak cepat agar pembangunan bisa dimulai tahun ini,” ujar Aprizal Hasyim di sela-sela rapat koordinasi Satgas gabungan.

Sebagai langkah jemput bola, jajaran Pemkot Palembang dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Rabu mendatang guna menyerahkan langsung dokumen kelengkapan kepada kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang menunda dimulainya konstruksi fisik.

Sinergi OPD untuk Standar Teknis Tinggi

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri, mengungkapkan bahwa persyaratan teknis seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) kini menjadi prioritas penyelesaian.

Sinergi antar-OPD menjadi kunci agar seluruh dokumen tersebut rampung sebelum tenggat waktu.

“Kami optimistis, jika dokumen ini lengkap dan diserahkan ke Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PUPR, maka kepastian pembangunan tahap berikutnya segera kita dapatkan. Harapan kami, pada Juni atau Juli mendatang, pembangunan fisik sudah bisa berjalan,” jelas Raimon.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini direncanakan berlokasi di kawasan strategis menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, tepatnya di area belakang Sekolah Penerbangan. Pemilihan lokasi ini dinilai tepat untuk memudahkan akses mobilitas siswa serta mendukung pengembangan kawasan terpadu.

Fokus pada Masyarakat Prasejahtera

Kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar menambah jumlah gedung sekolah di Palembang, melainkan bentuk keberpihakan nyata negara terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).

Sekolah ini direncanakan memiliki kapasitas daya tampung hingga 1.000 siswa. Keunggulan utamanya adalah seluruh biaya operasional dan fasilitas pendidikan diberikan secara cuma-cuma alias gratis bagi para siswa yang memenuhi kriteria sosial tersebut.

“Ini adalah program yang sangat menyentuh kebutuhan dasar warga. Anak-anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan standar pendidikan yang layak tanpa harus terbebani biaya. Inilah esensi dari pembangunan yang inklusif,” tambah Raimon.

Langkah akselerasi yang diambil Pemkot Palembang menjadi sinyal positif bagi masa depan pendidikan di Kota Pempek.

Dengan target dimulainya pembangunan pada pertengahan 2026, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga menjadi pabrik harapan bagi generasi muda Palembang untuk meraih masa depan yang lebih cerah melalui jalur pendidikan. ***