Melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu, kader PDI-P ini berkomitmen menjaga amanah dengan mengutamakan program kerakyatan serta memastikan pengelolaan APBD yang bersih dari korupsi.
BATURAJA, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi menggelar Rapat Paripurna ke-VIII Masa Persidangan ke-4 Tahun 2026, Rabu (17/6/2026).
Agenda utama rapat ini adalah pengucapan sumpah dan janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sisa masa jabatan 2024–2029. Momentum ini menjadi babak baru bagi Drs. B. Maryono untuk merealisasikan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat di parlemen daerah.
Sesaat sebelum memasuki ruang rapat paripurna, kader PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa sisa masa jabatan yang ada akan dioptimalkan secara penuh untuk kepentingan publik.
Sebagai perpanjangan tangan partai yang mengusung ideologi kerakyatan, Maryono menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di prioritas tertinggi.
“Langkah paling utama bagi saya adalah mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Di PDI Perjuangan, kebijakan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat wajib dinomor satukan. Tugas ini yang akan saya jalankan dengan penyesuaian sistem di DPRD OKU,” ujar Maryono.
Fokus Layanan Publik
Sebagai legislator yang baru dilantik, Maryono mengamati ada sejumlah persoalan mendesak di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang membutuhkan perhatian serius dari unsur legislatif dan eksekutif.
Beberapa di antaranya meliputi stabilitas harga kebutuhan pokok, pembenahan tata kota, serta peningkatan standar pelayanan birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Menurut dia, kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat harus memberikan dampak rill yang dapat dirasakan langsung. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai sektor menjadi agenda yang akan terus didorong melalui fungsi pengawasan kedewanan.
“Kita harus memastikan bahwa standar pelayanan kepada masyarakat terus dinaikkan. Ini penting agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran wakilnya di parlemen. Bagaimanapun, pemegang kedaulatan tertinggi di daerah ini adalah rakyat,” kata putra daerah OKU ini.
Transparansi Anggaran
Selain fokus pada pelayanan publik, Maryono membawa misi kuat terkait penegakan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pandangannya, fungsi pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diperketat guna memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar selama dirinya mengemban amanah di kursi legislatif. Sektor pendidikan dan program penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua hal mendasar yang siap ia kawal pembagian anggarannya.
“Pengelolaan APBD nomor satu harus transparan karena ini adalah uang rakyat. Kita harus berjuang untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dari korupsi. Saya juga akan mencermati agar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan bisa dioptimalkan sesuai mandat undang-undang,” tutur Maryono yang juga masuk dalam jajaran pengurus inti partai ini.
Dengan sisa waktu pengabdian yang ada hingga tahun 2029, kehadiran Drs. B. Maryono di DPRD OKU diharapkan mampu membawa angin segar bagi percepatan pembangunan daerah.
Melalui kombinasi keterbukaan informasi, kolaborasi lintas fraksi yang produktif, serta konsistensi untuk turun ke masyarakat, ia optimistis dapat meninggalkan rekam jejak pengabdian yang bersih, dipercaya, dan berdampak nyata bagi seluruh warga di Bumi Sebimbing Sekundang. (radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
