Kayuagung, NUSALY.COM – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Air Sugihan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu.
Pelatihan yang dilaksanakan pada Minggu, 17 November 2024, ini dihadiri langsung oleh Didi Masda Riandri, Anggota Bawaslu OKI sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan (SDMO Diklat). Dalam sambutannya, Didi menegaskan pentingnya peran PTPS dalam mengawal proses demokrasi di tingkat TPS.
PTPS: Garda Terdepan Demokrasi
Menurut Didi, PTPS adalah ujung tombak pengawasan Pilkada. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh tahapan di tempat pemungutan suara berjalan sesuai aturan, mulai dari pengawasan pemungutan suara hingga penghitungan suara.
“PTPS bertanggung jawab melindungi hak pilih masyarakat, mencegah potensi pelanggaran, dan memastikan keadilan dalam pemilu. Tanpa mereka, integritas Pilkada akan sulit terjaga,” ujar Didi.
Tiga aspek utama yang menjadi fokus pelatihan bagi PTPS adalah:
- Tugas: Memahami prosedur pengawasan yang harus dilakukan di TPS.
- Wewenang: Mengetahui batasan dan kewenangan mereka sebagai pengawas.
- Kewajiban: Melaporkan temuan pelanggaran dengan akurat dan tepat waktu.
Pelatihan ini juga mencakup sesi simulasi, termasuk penggunaan aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung tugas PTPS di lapangan.
Peran Teknologi dalam Pengawasan
Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan dalam pelatihan ini adalah penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan (Siwaslih). Aplikasi ini memungkinkan PTPS melaporkan temuan secara real-time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.
“Teknologi seperti Siwaslih membantu kami meminimalkan potensi pelanggaran dengan memberikan data yang akurat dan waktu respons yang lebih singkat,” kata Syahrin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu OKI.
Selain mendukung pengawasan, aplikasi ini juga mempermudah proses koordinasi antara PTPS di lapangan dan Bawaslu OKI sebagai lembaga pengawas.
Kompetensi PTPS: Kunci Sukses Pilkada 2024
Pelatihan ini menjadi bagian dari persiapan menyeluruh Bawaslu OKI dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab PTPS, Bawaslu berharap dapat menciptakan pengawasan yang efektif dan terpercaya di setiap TPS.
“Pengawasan yang baik membutuhkan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, kami berupaya memberikan bekal yang cukup kepada PTPS agar siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” tegas Syahrin.
Mengawal Hak Pilih Masyarakat
Selain aspek teknis, pelatihan ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat memengaruhi hak pilih masyarakat. Dari pelanggaran administratif hingga tindak kecurangan lainnya, PTPS diharapkan mampu mengidentifikasi dan melaporkan secara objektif sesuai prosedur.
Didi juga menambahkan bahwa pelatihan ini tidak hanya mempersiapkan PTPS untuk bertugas, tetapi juga menguatkan komitmen mereka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Kami ingin PTPS tidak hanya memahami teknis pengawasan, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya,” kata Didi.
Kolaborasi dengan Masyarakat
Tidak hanya mengandalkan PTPS, Bawaslu OKI juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan Pilkada. Menurut Didi, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pemilu dengan melaporkan potensi pelanggaran yang mereka saksikan di lapangan.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis Pilkada 2024 dapat berlangsung adil dan sesuai aturan,” ungkapnya.
Integritas sebagai Pilar Utama Pilkada
Melalui pelatihan ini, Bawaslu OKI berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan menguatkan kapasitas PTPS, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat, Bawaslu percaya proses demokrasi ini dapat berjalan sesuai harapan.
Sebagaimana disampaikan Didi di akhir sesi pelatihan, “Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dengan pengawasan yang maksimal, kita dapat menjadikan Pilkada ini contoh nyata dari demokrasi yang sehat dan berkualitas.” (dhi)
