Kolaborasi Strategis Sumsel-BPS, Data Akurat Jadi Kunci Arah Pembangunan

PALEMBANG, NUSALY — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Griya Agung Palembang, Jumat (12/9). Pertemuan ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam upaya membangun Sumsel yang lebih maju, akurat, dan merata.

Dalam suasana hangat, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPS RI. Ia menegaskan bahwa Sumsel sebagai provinsi dengan wilayah luas dan karakteristik geografis beragam membutuhkan data yang akurat agar arah pembangunan lebih tepat sasaran.

“Kami selalu menggunakan data BPS sebagai navigasi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Sumsel. Dengan begitu, target-target pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, dan pengendalian inflasi dapat semakin baik,” ujar Gubernur.

Herman Deru juga berharap adanya masukan strategis dari BPS RI agar kualitas pembangunan daerah dapat semakin meningkat. “Kami akan lakukan yang terbaik, sesuai data yang valid, demi masyarakat Sumsel,” tambahnya.

Data sebagai Basis Kebijakan Inklusif

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Sumsel yang menjadikan data BPS sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden, BPS saat ini sangat fokus pada klasifikasi data agar dapat menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

“Data BPS harus menjadi basis dalam setiap kebijakan. Karena itu kami berharap Pemprov Sumsel dapat mendukung penuh penyelarasan data yang kami lakukan, sehingga pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelas Amalia.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Pemprov Sumsel Sunarto, Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Sinergi ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua pihak untuk memastikan pembangunan di Sumsel didasarkan pada fakta dan kebutuhan riil masyarakat. ***