Scroll untuk baca artikel
Banner Pemprov Sumsel

Banner HUT OKI PT Prime Agri Resources

Banner Sosialisasi Baturaja Timur

Banner Bank Sumsel Babel
OKI Maju Bersama

Lentera Desa Dekatkan Layanan ke Warga, Muchendi Tampung Persoalan Infrastruktur hingga Legalitas Tanah

×

Lentera Desa Dekatkan Layanan ke Warga, Muchendi Tampung Persoalan Infrastruktur hingga Legalitas Tanah

Sebarkan artikel ini
Lentera Desa Dekatkan Layanan ke Warga, Muchendi Tampung Persoalan Infrastruktur hingga Legalitas Tanah
Bupati OKI Muchendi Mahzareki berdialog dengan masyarakat sekaligus meninjau berbagai kebutuhan pelayanan di masing-masing desa. Dok. Diskominfo OKI

Melalui pelayanan langsung dan dialog di desa, Pemkab OKI menjaring kebutuhan warga, mulai dari perbaikan jalan dan pasar hingga kepastian sertifikat tanah serta jaringan telekomunikasi.

OKI, NUSALY.COM — Persoalan pelayanan publik di desa tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan fasilitas. Bagi sebagian warga, jarak menuju pusat pemerintahan, keterbatasan akses informasi, hingga persoalan administrasi kepemilikan tanah juga menjadi hambatan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui program Lentera Desa. Program ini tidak hanya membawa berbagai layanan pemerintahan ke tengah masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog agar pemerintah dapat mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga.

Hal itu terlihat dalam kegiatan Lentera Desa di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Teluk Gelam, dan Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, Selasa (17/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bupati OKI Muchendi Mahzareki berdialog dengan masyarakat sekaligus meninjau berbagai kebutuhan pelayanan di masing-masing desa.

Layanan yang dihadirkan meliputi pemeriksaan kesehatan, posyandu, pelayanan bagi lanjut usia, administrasi kependudukan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, perizinan berusaha, bantuan kursi roda, hingga pelayanan pajak daerah.

Muchendi mengatakan, pendekatan jemput bola dilakukan agar masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, lebih mudah memperoleh layanan.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias menyambut dan berpartisipasi dalam setiap pelayanan publik yang kami hadirkan. Melalui Lentera Desa, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan layanan sekaligus bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di desa,” kata Muchendi.

Aspirasi Warga Mengungkap Persoalan di Desa

Di balik pelayanan yang dihadirkan, dialog dengan masyarakat menjadi bagian penting dari Lentera Desa. Berbagai persoalan disampaikan warga, memperlihatkan bahwa kebutuhan pembangunan di setiap wilayah tidak selalu sama.

Di Desa Bumi Harapan, misalnya, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian masyarakat. Warga berharap perbaikan jalan dapat dilakukan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Muchendi menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah OKI. Namun, luasnya wilayah kabupaten dan keterbatasan anggaran membuat pembangunan harus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas.

“Untuk tahun-tahun mendatang, jalan poros di desa ini akan masuk prioritas secara bertahap,” ujarnya.

Warga juga menyampaikan harapan agar insentif bagi ustadz, ustadzah, dan guru mengaji dapat ditingkatkan. Menanggapi usulan tersebut, Muchendi menyatakan pemerintah daerah akan mengupayakannya sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

Sementara di Desa Burnai Timur, Kecamatan Pedamaran, persoalan yang mengemuka mencakup kebutuhan fasilitas ekonomi, legalitas kepemilikan tanah, dan keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Ketua Karang Taruna Desa Burnai Timur, Sutisna, menyampaikan perlunya renovasi pasar lama agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Menurut dia, kondisi pasar perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Menanggapi aspirasi itu, Muchendi meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk membantu renovasi pasar desa. Upaya tersebut perlu mempertimbangkan status pasar sebagai aset milik desa.

Persoalan lain disampaikan tokoh masyarakat, Ngadiono. Warga yang telah puluhan tahun menetap di wilayah transmigrasi tersebut masih menghadapi kesulitan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah.

Menanggapi hal itu, Muchendi meminta instansi terkait melakukan inventarisasi dan pemetaan secara menyeluruh terhadap wilayah eks transmigrasi yang berpotensi menghadapi persoalan serupa. Pemetaan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai lokasi dan bentuk permasalahan sebelum menentukan langkah penanganan.

Aspirasi Warga Mengungkap Persoalan di Desa
Aspirasi Warga Mengungkap Persoalan di Desa. Dok. Diskominfo OKI

Akses Telekomunikasi dan Layanan Digital

Selain infrastruktur fisik dan administrasi pertanahan, keterbatasan jaringan telekomunikasi juga menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat Burnai Timur.

Akses jaringan yang belum memadai membuat warga kesulitan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kondisi tersebut juga dapat membatasi pemanfaatan layanan yang membutuhkan koneksi internet.

Muchendi meminta kepala desa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika OKI untuk mencari solusi peningkatan akses jaringan di wilayah tersebut.

“Kita punya program internet gotong royong. Nanti Pak Kades koordinasikan dengan Diskominfo. Mudah-mudahan dalam waktu singkat sinyal sudah kuat,” katanya.

Muchendi menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Lentera Desa akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah daerah. Penanganannya disesuaikan dengan kewenangan, tingkat kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.

Bagi masyarakat, kehadiran layanan langsung di desa juga memberikan kemudahan, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan di pusat pemerintahan.

Trisno, warga Desa Bumi Harapan, mengapresiasi pelaksanaan Lentera Desa karena menghadirkan berbagai layanan lebih dekat dengan masyarakat. Menurut dia, pola pelayanan jemput bola membantu warga, khususnya lanjut usia, memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke pusat pemerintahan.

“Semoga layanan jemput bola melalui Lentera Desa ini dapat terus dilaksanakan dan diperluas ke desa-desa lainnya, khususnya wilayah dengan jumlah penduduk besar dan akses pelayanan yang masih terbatas,” pintanya.

Melalui Lentera Desa, pemerintah daerah tidak hanya membawa layanan ke desa, tetapi juga memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap aspirasi yang dihimpun memiliki tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah. ***

PT BPR Baturaja (Perseroda)