Scroll untuk baca artikel
Banner Pemprov Sumsel

Banner HUT OKI PT Prime Agri Resources

Banner Sosialisasi Baturaja Timur

Banner Bank Sumsel Babel
OKI Maju Bersama

OKI Bangun 20 Pos Masyarakat Antinarkoba, Penanganan Tak Hanya Penindakan

×

OKI Bangun 20 Pos Masyarakat Antinarkoba, Penanganan Tak Hanya Penindakan

Sebarkan artikel ini
OKI Bangun 20 Pos Masyarakat Antinarkoba, Penanganan Tak Hanya Penindakan
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyambut kunjungan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan. Dok. Diskominfo OKI

Pemkab OKI dan kepolisian mendorong perubahan kawasan rawan narkoba melalui pengawasan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberdayaan ekonomi dan kegiatan produktif.

OKI, NUSALY.COM — Pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan operasi penegakan hukum. Lingkungan yang menjadi sasaran peredaran gelap narkotika juga membutuhkan pengawasan bersama, pendampingan, serta kegiatan sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk membangun kehidupan lebih produktif.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu arah penanganan kawasan rawan narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Melalui deklarasi bersama yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, sebanyak 20 kawasan disiapkan untuk ditransformasi menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan produktif.

Dalam kunjungan kerja ke Polres OKI yang dirangkaikan dengan deklarasi pemberantasan narkoba, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan meminta seluruh unsur pemerintah dan masyarakat terlibat aktif. Menurut dia, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui gerakan berkelanjutan.

“Ini bukan panggung polisi, bukan panggung BNN, bukan panggung bupati atau institusi masing-masing. Ini adalah panggung negara. Saya minta seluruh komponen bangsa bergerak bersama. Program ini harus menjadi kegiatan berkelanjutan selama satu tahun anggaran 2027, sehingga pada 2028 kampung-kampung yang menjadi proyek percontohan tidak lagi dikenal sebagai sarang narkoba,” tegas Kapolda.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten OKI, DPRD, TNI, kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha mengambil bagian dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Operasi Narkoba dan Penanganan Pengguna

Kapolres OKI AKBP Agung Adhitya Prananta melaporkan, sejak 7 Oktober 2026, jajarannya telah melaksanakan sekitar 40 kali operasi sarang narkoba.

Dari rangkaian operasi tersebut, sebanyak 55 orang diamankan. Sebanyak 15 orang diproses hukum, sedangkan 40 orang lainnya menjalani rehabilitasi.

Polres OKI juga mencatat sejumlah pengungkapan kasus menonjol. Pada 24 Oktober 2026, polisi menangkap seorang pelaku dengan barang bukti 100 pieces narkotika jenis etomidate. Pengungkapan tersebut, menurut laporan Kapolres, mendapat peringkat kedelapan dalam analisis dan evaluasi tingkat Mabes Polri untuk Polda Sumatera Selatan.

Dua hari kemudian, pada 26 Oktober 2026, polisi kembali mengamankan dua orang dengan barang bukti sabu seberat 512 gram.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penindakan tetap menjadi bagian dari upaya kepolisian. Namun, penanganan kawasan rawan narkoba juga diarahkan pada pencegahan agar lingkungan masyarakat tidak terus menjadi ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Pos Antinarkoba dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Polres OKI bersama masyarakat telah membangun 20 pos polisi masyarakat antinarkoba. Pos-pos ini diharapkan berfungsi sebagai pusat pengawasan sekaligus ruang untuk menghidupkan aktivitas positif di kawasan sasaran.

“Sebagai langkah pencegahan dan menjaga keberlanjutan situasi kamtibmas, kami bersama masyarakat telah membangun 20 pos polisi masyarakat antinarkoba. Pos-pos ini diharapkan menjadi pusat pengawasan sekaligus menghidupkan kegiatan positif agar kawasan yang sebelumnya rawan narkoba dapat berubah menjadi lingkungan yang aman dan produktif,” ujar Agung.

Salah satu pos tersebut berada di Desa Serigeni Lama, Kecamatan Kayuagung. Di lokasi ini, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga disertai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Program yang dikembangkan antara lain budidaya hidroponik, perikanan, dan penyediaan fasilitas olahraga. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan membuka kesempatan bagi warga untuk terlibat dalam aktivitas produktif, termasuk masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penanganan kawasan rawan narkoba tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap tindak pidana. Lingkungan sosial, kesempatan beraktivitas, dan keterlibatan warga juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Pos Antinarkoba dan Pemberdayaan Masyarakat
Bupati OKI Muchendi Mahzareki menandatangani deklarasi bersama yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, TNI, kejaksaan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, sebanyak 20 kawasan disiapkan untuk ditransformasi menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Dok. Diskominfo OKI

Pemkab OKI Dorong Keterlibatan OPD

Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyambut baik penguatan sinergi yang diinisiasi Polda Sumatera Selatan dan Polres OKI melalui deklarasi bersama tersebut.

Menurut Muchendi, persoalan narkoba memiliki dampak yang melampaui aspek keamanan. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika juga berkaitan dengan masa depan generasi muda serta pembangunan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah siap mendorong keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) melalui program pemberdayaan dan kegiatan sosial di kawasan yang menjadi sasaran penanganan.

“Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder dan masyarakat harus mengambil peran nyata. Kami siap memperkuat kolaborasi melalui program pemberdayaan, kegiatan positif, serta pembinaan masyarakat agar kawasan rawan narkoba dapat kembali menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan produktif,” kata Muchendi.

Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat langkah kepolisian melalui program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kawasan. Sementara itu, dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan unsur lainnya diperlukan agar upaya pencegahan tidak hanya berlangsung ketika operasi dilakukan.

Melalui gerakan bersama tersebut, penanganan kawasan rawan narkoba di OKI diarahkan untuk mencakup penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan lingkungan sosial.

Keberlanjutan program menjadi tantangan berikutnya. Target yang disampaikan dalam deklarasi adalah menjadikan kawasan percontohan tidak lagi dikenal sebagai lingkungan rawan narkoba pada 2028. Pencapaiannya akan bergantung pada konsistensi pengawasan, pelaksanaan program pemberdayaan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. ***

PT BPR Baturaja (Perseroda)