Andie Dinialdie Kawal Ketat Audit BPK RI Demi Pastikan Duit Rakyat Sumsel Tidak Menguap

Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie pasang badan dukung pemeriksaan laporan keuangan dua ribu dua puluh lima guna kunci transparansi anggaran daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Pengawasan terhadap dompet daerah Sumatera Selatan resmi memasuki babak paling krusial. Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie, SE, MM, hadir langsung mengawal rapat perdana bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel, Kamis (2/6/2026).

Pertemuan ini bukan sekadar seremoni jabat tangan, melainkan “peluit kick-off” bagi audit menyeluruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Pucuk pimpinan legislatif ini ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar berbunyi untuk kepentingan masyarakat.

Andie Dinialdie menegaskan bahwa gedung parlemen memberikan mandat penuh bagi tim auditor BPK untuk membedah setiap pos anggaran secara objektif. Ia menolak jika audit tahunan ini hanya dianggap sebagai rutinitas di atas kertas.

Baginya, pemeriksaan ini adalah instrumen paling ampuh untuk menyinari kinerja birokrasi dan menutup celah kebocoran anggaran di Bumi Sriwijaya.

Membedah Transparansi Kas Daerah

Dukungan dari legislatif ini menjadi sinyal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam menyodorkan data. Andie menuntut transparansi total tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kelancaran komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah adalah harga mati agar proses “bedah buku” ini tidak menemui jalan buntu di tengah jalan.

“Kami di DPRD Sumsel mendukung penuh dimulainya pemeriksaan LKPD 2025 ini. Ini soal akuntabilitas. Kami ingin koordinasi antara tim BPK dan jajaran pemda berjalan solid agar potret keuangan daerah kita benar-benar bersih dan transparan,” ujar Andie Dinialdie dengan nada bicara yang lugas.

Agenda entry meeting ini juga menjadi ajang bagi BPK untuk menyatukan frekuensi dengan para pengelola anggaran di daerah. Semua dokumen harus siap di atas meja, tanpa alasan administratif yang bertele-tele selama proses audit berlangsung di lapangan.

Mengejar Hasil Audit yang Berkualitas

Direktur Keuangan Negara V Widhi Widayat pun mengapresiasi kesigapan jajaran pemerintah daerah di Sumsel. Ia menekankan bahwa misi utama pemeriksaan ini adalah membangun ekosistem keuangan yang sehat dan terukur. BPK berharap seluruh kepala OPD tidak sekadar bersikap kooperatif, tapi juga proaktif dalam menyajikan fakta-fakta keuangan yang akurat.

Harapan besar digantungkan pada hasil audit ini agar melahirkan rekomendasi yang benar-benar membangun. DPRD Sumsel tidak hanya mengejar predikat opini keuangan di atas kertas, tapi lebih kepada kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Dengan pengawalan ketat dari Andie Dinialdie dan ketajaman mata auditor BPK, tata kelola duit rakyat di Sumatera Selatan diharapkan semakin bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara. (ADV)