Audit BPK Dimulai Bupati Muba Larang Kepala Dinas Keluar Daerah

Instruksi siaga diberikan kepada seluruh pengelola anggaran guna menjamin akurasi data laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

SEKAYU, NUSALY – Pertaruhan transparansi anggaran di Kabupaten Musi Banyuasin kini memasuki fase paling krusial. Bupati Muba HM Toha Tohet mengeluarkan instruksi keras. Seluruh kepala perangkat daerah wajib pasang badan dan kooperatif penuh mendukung audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 ini jadi ujian asli bagi akuntabilitas birokrasi di Bumi Serasan Sekate. Toha mau setiap data tersedia cepat supaya tidak ada sumbatan informasi yang merusak marwah tata kelola keuangan daerah.

Instruksi ini tidak main-main. Dalam pertemuan perdana di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Sekayu, Selasa 7 April 2026, Toha melarang seluruh pimpinan dinas meninggalkan tempat. Keluar daerah diharamkan tanpa izin khusus selama tim pemeriksa bekerja.

Langkah ini untuk memutus rantai birokrasi yang lamban saat auditor butuh klarifikasi mendadak di lapangan. Dokumen audit sekarang jadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh jajaran eselon.

Kesiapan fiskal

Pemeriksaan kali ini membedah seluruh komponen vital. Mulai dari Laporan Realisasi Anggaran sampai Catatan atas Laporan Keuangan yang sering kali jadi lubang maut administrasi.

Pejabat teknis seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diperintah siaga satu memberikan data akurat. Ketegasan ini mutlak demi mengejar opini kewajaran tanpa pengecualian yang jadi standar integritas pemerintah saat ini.

”Saya minta seluruh kepala perangkat daerah bersikap proaktif dalam memenuhi setiap data maupun dokumen yang diperlukan tim BPK RI. Ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujar Toha tegas di hadapan jajaran pejabat eselon.

Inspektorat Kabupaten Muba bahkan diminta siapkan tim khusus sebagai jembatan komunikasi agar kebutuhan audit terfasilitasi tanpa hambatan teknis.

Bedah kas daerah

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Adrianta menyebut audit ini berpatokan ketat pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Auditor tidak cuma melihat angka di atas kertas.

Fokusnya adalah menguji sistem pengendalian intern dan seberapa patuh pemerintah pada aturan perundang-undangan. Setiap transaksi kas daerah bakal dipelototi habis guna menjamin penggunaan anggaran benar-benar pas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

”Pemeriksaan ini bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting,” kata Adrianta.

Neraca keuangan bakal dibongkar habis. Tim BPK juga menguji sejauh mana prinsip akuntansi diterapkan konsisten di tiap lini dinas. Sinergi antara sikap terbuka birokrat Muba dan ketajaman auditor BPK diharapkan mampu memotret kondisi keuangan daerah yang jujur dan objektif bagi publik. (*/dhi)