Perkuat Tata Kelola, Pemkab OKU Adopsi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bantul

Bupati OKU Teddy Meilwansyah menjajaki kerja sama strategis dengan Pemkab Bantul terkait inovasi daerah dan jaminan perlindungan bagi P3K paruh waktu. Langkah ini merupakan upaya Bumi Sebimbing Sekundang mengadopsi rujukan nasional dalam tata kelola administrasi.

BANTUL, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terus memacu transformasi tata kelola pemerintahan dengan memperluas kolaborasi antar-daerah. Kali ini, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipilih menjadi mitra strategis dalam pembahasan kebijakan program dan inovasi pelayanan publik yang terukur, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan antara Bupati OKU Teddy Meilwansyah dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Kantor Bupati Bantul tersebut menjadi momentum penting bagi kedua daerah untuk bertukar pengalaman. Fokus utama koordinasi ini mencakup pengembangan inovasi daerah yang telah diakui secara nasional serta implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Bupati Teddy Meilwansyah menjelaskan, pemilihan Kabupaten Bantul sebagai lokus koordinasi didasari oleh rekam jejak daerah tersebut yang unggul dalam administrasi pemerintahan. Menurutnya, Bantul telah berhasil menciptakan ekosistem pelayanan publik yang sistematis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin pertukaran informasi ini memberikan manfaat konkret bagi kemajuan tata kelola di OKU. Terutama dalam hal perlindungan aparatur, seperti skema asuransi kecelakaan dan kematian bagi P3K, yang menjadi prioritas dalam peningkatan kesejahteraan ASN di wilayah kami,” ujar Teddy.

Kolaborasi Lintas Wilayah

Selain aspek administratif, kunjungan ini juga membidik penguatan jaring pengaman sosial bagi aparatur sipil negara. Diskusi mendalam dilakukan mengenai teknis pembayaran asuransi yang efisien namun tetap taat pada regulasi keuangan daerah.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyambut terbuka inisiatif Pemkab OKU. Bagi Halim, kolaborasi antar-pemerintah daerah adalah kunci menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks. Ia menegaskan kesiapan jajarannya untuk berbagi solusi teknis terhadap kendala-kendala yang sering dihadapi dalam birokrasi.

“Setiap daerah punya pengalaman berbeda yang saling melengkapi. Kami berharap diskusi ini menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat, terutama dalam mengelola pemerintahan yang taat aturan namun tetap berorientasi pada kemanfaatan rakyat dan aparatur,” tegas Halim.

Sebagai penutup koordinasi, Teddy Meilwansyah mengundang jajaran Pemkab Bantul untuk melakukan kunjungan balasan ke Bumi Sebimbing Sekundang. Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan berlanjut pada implementasi teknis di setiap perangkat daerah terkait guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif dan profesional. (Jum Radit)