DPRD menilai data yang diserahkan masih berupa rekapitulasi angka sehingga belum memenuhi komitmen keterbukaan hasil seleksi pada setiap jalur penerimaan.
BATURAJA, NUSALY – Komisi I DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menilai data hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diserahkan Dinas Pendidikan belum cukup untuk menguji keterbukaan proses seleksi.
Menurut Komisi I DPRD OKU, dokumen yang diterima dewan hanya berupa rekapitulasi angka tanpa rincian poin penilaian setiap siswa yang dinyatakan lulus.
Sekretaris Komisi I DPRD OKU, Awal Pajri, S.T., mengungkapkan bahwa berkas tersebut telah diserahkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bagian Persidangan Sekretariat DPRD OKU.
Namun, isi dokumen yang diterima dinilai belum sesuai dengan harapan dan kesepakatan awal dewan.
DPRD minta rincian poin kelulusan dibuka
Menurut Awal Pajri, DPRD memerlukan basis data yang memuat nama seluruh siswa yang dinyatakan lulus beserta poin penilaian pada setiap jalur seleksi. Data tersebut dinilai penting untuk memastikan objektivitas proses penyaringan.
“Data sudah diserahkan ke bagian persidangan, namun hanya berupa angka-angka saja. Sedangkan harapan kita, data tersebut berupa data keseluruhan siswa yang lulus dari semua jalur yang ada dengan menampilkan hasil penilaian atau poin dari setiap siswa yang lulus,” ujar Awal Pajri melalui pesan tertulis, Rabu (24/6/2026).
Awal Pajri menegaskan, rincian data tersebut diperlukan agar komitmen transparansi antara DPRD dan Dinas Pendidikan benar-benar dapat diwujudkan serta mudah diverifikasi oleh publik.
Baca juga:Komisi I DPRD OKU Warning Dinas Pendidikan, M Soleh Tito: Jika Ada Pelanggaran, Kita Bentuk Pansus
Verifikasi berkas demi keadilan publik
Menurut DPRD, rincian poin setiap jalur diperlukan agar proses seleksi dapat diverifikasi secara objektif serta menjawab berbagai pertanyaan masyarakat mengenai hasil penerimaan.
Data tersebut juga dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh perlakuan yang adil sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
DPRD menilai keterbukaan data menjadi syarat penting sebelum menentukan langkah pengawasan lanjutan, termasuk kemungkinan membuka posko pengaduan masyarakat atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) apabila ditemukan dugaan pelanggaran. (radit)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
