Tradisi menangkap ikan bersama di kawasan rawa Tanjung Senai menjadi penutup rangkaian penguatan Program Jaga Desa dan kemitraan Kejaksaan dengan ABPEDNAS di Sumatera Selatan.
OGAN ILIR, NUSALY – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Prof. Dr. Reda Manthovani mengikuti tradisi melebung di kawasan Tanjung Senai, Kompleks Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (27/6/2026).
Tradisi menangkap ikan bersama itu menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Jamintel setelah menghadiri agenda penguatan tata kelola pemerintahan desa di Sumatera Selatan.
Sebelumnya, Gubernur dan Jamintel menghadiri kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional sekaligus Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sumatera Selatan.
Herman Deru menilai, kearifan lokal seperti melebung merupakan simbol kebersamaan dan gotong royong yang menjadi identitas masyarakat. “Kearifan lokal seperti ini harus terus kita lestarikan. Selain menjadi identitas daerah, tradisi ini juga mampu mempererat kebersamaan masyarakat,” ujar Herman Deru.
Peran Strategis ABPEDNAS
Kebersamaan dalam kegiatan tradisi tersebut melengkapi rangkaian kerja sama formal yang sebelumnya dibangun melalui penguatan peran ABPEDNAS dan Program Jaga Desa.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa ABPEDNAS Sumatera Selatan saat ini memiliki lebih dari 12.000 anggota dan menjadi kepengurusan dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia.
Herman Deru menilai besarnya jumlah anggota harus diikuti peningkatan kapasitas organisasi agar fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berjalan lebih efektif.
Sejalan dengan hal itu, Jamintel Kejagung Prof. Dr. Reda Manthovani mengapresiasi perkembangan ABPEDNAS Sumatera Selatan sebagai salah satu organisasi dengan pertumbuhan tercepat.
Menurutnya, kolaborasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, serta Badan Permusyawaratan Desa menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.
Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan DPD ABPEDNAS Provinsi Sumatera Selatan, serta antara Kejaksaan Negeri dan DPC ABPEDNAS se-Sumatera Selatan.
Kerja sama tersebut menjadi dasar pendampingan hukum bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat desa.
Pengawalan Program Nasional
Optimalisasi Program Jaga Desa di Sumatera Selatan diarahkan secara spesifik untuk mendukung program prioritas nasional, seperti Program Jaga Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Jaga Indonesia Pintar.
Melalui skema pendampingan hukum ini, kejaksaan bersama pemerintah daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan program prioritas nasional serta transparansi pengelolaan anggaran di tingkat desa.
Selain agenda pengukuhan dan penandatanganan kerja sama, kunjungan kerja di Ogan Ilir juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial serta peresmian instalasi sumur bor untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan tradisi melebung sebagai simbol kebersamaan dan pelestarian kearifan lokal. ***
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
