Iptu Evredi Antoni Malau mengumpulkan aparatur kecamatan dan desa untuk mengikis tradisi membakar lahan perkebunan warga melalui pendekatan persuasif.
BATURAJA, NUSALY – Kapolsek Baturaja Barat Inspektur Satu Evredi Antoni Malau mendorong penerapan metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) bagi petani di wilayah Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Upaya ini dilakukan guna mengikis kebiasaan lama warga yang masih mengandalkan api untuk membersihkan lahan perkebunan.
Langkah tersebut disampaikan Evredi saat memimpin rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama unsur pimpinan kecamatan, lurah, dan kepala desa di Polsek Baturaja Barat, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan hasil pemetaan pihak kepolisian, Kelurahan Batu Kuning teridentifikasi sebagai satu-satunya titik rawan karhutla di wilayah hukum Polsek Baturaja Barat. Kerawanan di lokasi tersebut dipicu oleh praktik pembakaran lahan perkebunan warga yang dinilai paling cepat dan murah.
“Titik rawan di Baturaja Barat cuma satu, yaitu Kelurahan Batu Kuning. Karakteristiknya adalah lahan perkebunan, bukan hutan. Membakar lahan memang menjadi tradisi karena praktis, tetapi tindakan itu tetap tidak diperbolehkan,” kata Evredi.
Evredi menjelaskan, sosialisasi sektoral ini dilaksanakan sesuai instruksi Kapolres OKU Ajun Komisaris Besar Helmy Tamaela kepada jajaran polsek untuk memperkuat upaya pencegahan dini karhutla menjelang puncak musim kemarau.
Pendekatan Persuasif dan Edukasi Hukum
Sebagai solusi atas kebiasaan membakar lahan, Evredi menawarkan metode PLTB melalui pendekatan yang humanis. Petani diimbau mengolah lahan perkebunan dengan teknik tebas-kumpul secara bertahap atau memanfaatkan alat mekanis sederhana.
“Kami sampaikan ke masyarakat secara humanis dan persuasif. Kami beri pemahaman serta solusi, misalnya sistem tebas lalu dikumpulkan sedikit demi sedikit atau menggunakan alat, sehingga tidak terjadi pembakaran,” ujar Evredi.
Kendati mengedepankan imbauan, Evredi mengingatkan bahwa pembakaran lahan secara sengaja tetap memiliki konsekuensi hukum. Sesuai Pasal 56 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pelaku pembakaran lahan dapat dikenai sanksi pidana.
Skema Respons Cepat
Selain memberikan edukasi, Polsek Baturaja Barat bersama pemerintah kecamatan dan desa menyepakati skema penanganan awal (early response) jika terdeteksi titik api di lapangan.
Apabila satelit mendeteksi adanya titik panas (hotspot), tim gabungan dari kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, serta perangkat desa akan langsung mendatangi titik koordinat untuk pemadaman.
“Ketika ada titik api, semua unsur langsung berangkat bersama ke titik koordinat untuk pemadaman. Setelah itu, pemilik lahan akan dipanggil untuk diproses pembuktiannya. Jika imbauan tetap diabaikan, penegakan hukum menjadi langkah terakhir,” tegas Evredi.
Rapat sosialisasi tersebut dihadiri Camat Baturaja Barat, lima lurah, tujuh kepala desa, serta jajaran Bhabinkamtibmas dan TNI. Pertemuan ini menyepakati Kelurahan Batu Kuning sebagai wilayah prioritas pengawasan dan sosialisasi PLTB selama musim kemarau. (radit)
