Sebanyak 53 pekerja mengaku belum menerima upah dari renovasi Puskesmas Pematang Panggang IV yang dikerjakan pada 2024. Pada saat yang sama, dua dokumen Dinas Kesehatan OKI mencatat pengakuan utang kepada kontraktor dengan nilai total Rp988 juta.
OKI, NUSALY.COM — Enam orang mewakili 53 pekerja renovasi Puskesmas Pematang Panggang IV, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menyurati Bupati OKI. Mereka meminta kepastian pembayaran upah yang hingga kini, menurut mereka, belum diterima setelah mengerjakan proyek renovasi pada 2024.
Surat terbuka tertanggal 18 November 2026 itu meminta pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Para pekerja memberi tenggat tujuh hari sejak surat disampaikan untuk memperoleh kejelasan pembayaran.
“Kami tidak meminta belas kasihan, melainkan hak atas keringat dan tenaga yang telah kami keluarkan,” tulis mereka dalam surat yang diterima NUSALY, Jumat (20/11/2026).
Para pekerja menjelaskan, sejak awal telah ada kesepakatan dengan CV Putra Emos bahwa pembayaran upah mengikuti termin pencairan dana dari Dinas Kesehatan OKI kepada perusahaan. Namun, pembayaran pekerjaan dari dinas kepada kontraktor itu belum mereka ketahui penyelesaiannya. Akibatnya, upah mereka juga belum dibayarkan.
Persoalan tersebut membuat para pekerja harus menunggu hak atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka menyatakan, jika dalam tujuh hari tidak ada kepastian, akan menempati sementara bangunan Puskesmas Pematang Panggang IV sebagai bentuk protes.
Mereka menegaskan langkah itu bukan untuk membuat keributan atau mengganggu pelayanan kesehatan.
“Langkah tersebut bukan untuk membuat keributan atau mengganggu pelayanan, melainkan kami hanya meminta upah atas pekerjaan yang telah kami selesaikan,” demikian isi surat tersebut.
Surat itu ditandatangani Sugiyanyo, Firman, Sadikun, Ardiyanto, Fajarsurya, dan Markoni. Keenamnya menyatakan mewakili 53 pekerja yang terlibat dalam renovasi puskesmas tersebut.
Persoalan pembayaran itu memiliki jejak administrasi dalam dokumen Dinas Kesehatan OKI. Perjanjian kerja Nomor 440/5527/SPK/DINKES/2024 tertanggal 6 Agustus 2024 mencatat nilai kontrak renovasi Puskesmas Pematang Panggang IV sekitar Rp2,47 miliar.
Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024, dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan target penyelesaian pada 31 Desember 2024.
Dokumen pengakuan utang dan perbedaan nomor kontrak
Dua surat pernyataan pengakuan utang yang diterbitkan Dinas Kesehatan pada 31 Desember 2025 mencatat kewajiban pembayaran kepada CV Putra Emos. Surat pertama mencantumkan nilai Rp864,5 juta atau 35 persen dari nilai kontrak. Surat kedua mencatat Rp123,5 juta atau 5 persen.
Jika dijumlahkan, nilai yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut mencapai Rp988 juta atau 40 persen dari nilai kontrak.
Kedua surat mencantumkan H. Iwan Setiawan, SKM, M.Kes, selaku Pengguna Anggaran, serta Eva Maya Sari, SKM, M.Kes, selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Saat dokumen diterbitkan, Iwan Setiawan menjabat Kepala Dinas Kesehatan OKI.
Namun, terdapat hal yang memerlukan penjelasan dalam dokumen tersebut. Salah satu surat pengakuan utang tidak mencantumkan nomor surat secara lengkap. Selain itu, nomor kontrak yang dirujuk dalam kedua surat berbeda dari perjanjian kerja awal.
Perjanjian kerja awal menggunakan Nomor 440/5527/SPK/DINKES/2024 tertanggal 6 Agustus 2024. Sementara itu, kedua surat pengakuan utang merujuk Nomor 440/6164/SPK/DINKES/2024 tertanggal 19 Agustus 2024.
Perbedaan tersebut turut disoroti CV Putra Emos. Dalam surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Bupati OKI melalui Kepala Dinas Kesehatan, perusahaan meminta klarifikasi resmi mengenai perbedaan nomor kontrak agar persoalan administrasi itu tidak menghambat penyelesaian pembayaran.
Dalam surat yang sama, perusahaan menyebut masih terdapat pembayaran pekerjaan sebesar Rp988 juta yang belum diterima. CV Putra Emos meminta pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban tersebut melalui mekanisme anggaran yang berlaku.
Perusahaan mengusulkan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak surat diterima. Jika pembayaran belum dapat dilakukan sekaligus, mereka meminta jadwal tertulis yang memuat nilai dan tanggal pembayaran. Perusahaan juga meminta jawaban resmi mengenai penyelesaian kewajiban tersebut.
Nilai Rp988 juta dalam surat pengakuan utang itu merupakan kewajiban pembayaran Dinas Kesehatan kepada CV Putra Emos, bukan jumlah upah yang belum diterima 53 pekerja. Pembayaran upah kepada pekerja sendiri mengikuti kesepakatan dengan perusahaan, yakni berdasarkan termin pencairan dari dinas.
Pengamat dari Institute for Public Trust (IPT), Chandra, menilai pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka status kewajiban pembayaran yang telah dicatat dalam dokumen tersebut.
“Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status kewajiban pembayaran yang telah dicatat dalam dokumen pengakuan utang. Jangan sampai persoalan administrasi dan penganggaran berlarut-larut tanpa kepastian, sementara dampaknya dirasakan oleh para pekerja yang telah mengeluarkan tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan,” ujar Chandra.
Menurut dia, pemerintah daerah dan kontraktor juga perlu menjelaskan posisi masing-masing. Penyelesaian persoalan tidak cukup berhenti pada status administrasi pembayaran proyek. Hak pekerja yang belum menerima upah juga perlu mendapat perhatian.
“Pekerja tidak seharusnya menjadi pihak yang paling lama menanggung akibat dari ketidakpastian pembayaran. Karena itu, perlu ada langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Dinkes masih mengonfirmasi
Kepala Dinas Kesehatan OKI, dr. H. Herry Yanridho Agung Putra, M.Kes, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pejabat sebelumnya.
“Terima kasih Pak Adi, ini masih dikonfirmasi dengan pejabat yang lama, mudah-mudahan nanti ada solusinya,” tulis Herry melalui WhatsApp.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan lanjutan mengenai hasil konfirmasi tersebut. Dinas Kesehatan juga belum memberikan keterangan mengenai status pembayaran Rp988 juta, perbedaan nomor kontrak dalam dokumen, maupun langkah penyelesaian yang akan ditempuh.
Bagi 53 pekerja, persoalan itu belum selesai selama upah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan belum diterima. Mereka masih menunggu kepastian setelah menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati OKI. (dhi)



