Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan memulai audit lapangan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Evaluasi taktis selama delapan hari ini difokuskan pada keandalan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi serta validitas basis data penerima manfaat.
MUARADUA, NUSALY – Implementasi program prioritas nasional di tingkat daerah memerlukan pengawasan berlapis guna memitigasi risiko kegagalan logistik dan penyimpangan anggaran.
Menandai dimulainya pengawasan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar entry meeting evaluasi lintas sektoral untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Rabu (20/5/2026).
Sidang koordinasi awal yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah tersebut diterima langsung oleh Sekda OKU Selatan H. M. Rahmattullah.
Langkah audit ini mengikutsertakan seluruh lini tim anggaran dan teknis daerah, mulai dari Inspektorat Kabupaten, BPKAD, Bapperida, Dinas Pendidikan, hingga jajaran pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Muaradua, Simpang Agung, dan 3B.
Sebagai program strategis berskala nasional, MBG menghadapi tantangan besar pada sistem rantai pasok pangan (supply chain) dan ketepatan distribusi di wilayah perdesaan.
Evaluasi berkala oleh otoritas pengawas keuangan ini menjadi instrumen vital untuk memastikan alokasi fiskal pusat rill berbanding lurus dengan kualitas gizi yang diterima anak-anak sekolah di tingkat tapak.
Kesiapan infrastruktur
Rantai pasok Program MBG di OKU Selatan bertumpu pada keandalan operasional SPPG yang berfungsi sebagai dapur produksi komunal berskala besar.
Kelayakan bangunan, pemenuhan standar sanitasi dapur, ketersediaan alat memasak modern, hingga akses instalasi air bersih menjadi parameter teknis yang akan diperiksa secara ketat oleh tim auditor di lapangan.
Kepala Bagian Umum BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Apep Amirudin, menjelaskan bahwa timnya dialokasikan bekerja selama delapan hari ke depan untuk menyisir kondisi fisik sarana penunjang tersebut.
Seluruh hambatan struktural, kendala distribusi geografis, hingga kapasitas daya tampung gudang aset logistik akan dipetakan secara rill untuk dilaporkan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Langkah pengawasan ini penting dilakukan di awal fase operasional meluas guna menghindari malafungsi fasilitas publik. Jika infrastruktur SPPG di tingkat kecamatan tidak siap secara mekanis, pasokan makanan harian bagi ribuan siswa berisiko mengalami keterlambatan distribusi atau penurunan standar higienitas.
“Kami melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai program prioritas pemerintah pusat di daerah, termasuk meninjau sarana, bangunan, dan pelaksanaan pembangunannya. Hasilnya nanti akan kami laporkan kepada Kepala BGN di pusat,” ujar Apep Amirudin.
Validasi data
Selain kesiapan fisik bangunan dapur umum, sumbatan terbesar dari eksekusi program jaminan sosial di Indonesia sering kali berakar pada anomali data sasaran (exclusion and inclusion error).
Tanpa adanya pemutakhiran data yang ketat antara Dinas Pendidikan, koordinator wilayah BGN, dan pihak sekolah, distribusi jatah makanan rawan salah sasaran atau mengalami surplus mubazir.
Menanggapi tantangan tersebut, Sekda OKU Selatan H. M. Rahmattullah menegaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG khusus sejak tahun 2025.
Satgas ini bertugas melakukan sinkronisasi data spasial siswa penerima manfaat di seluruh sekolah dasar dan menengah guna memastikan setiap paket nutrisi terdistribusi secara terukur.
Pemerintah daerah membuka akses informasi seluas-luasnya bagi tim BPKP untuk memeriksa silsilah dokumen pengadaan bahan baku lokal.
Pelibatan kelompok tani dan koperasi lokal dalam menyuplai komoditas telur, beras, dan sayur ke SPPG juga menjadi fokus yang perlu diverifikasi agar program ini mampu menggerakkan sirkulasi ekonomi kerakyatan secara optimal.
“Pemerintah daerah dan SPPG harus berjalan bersama. Terkait SPPG, Alhamdulillah di Kabupaten OKU Selatan sudah terbentuk dengan baik. Sinergi ini penting, khususnya dalam pendataan sasaran penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran dan terukur,” kata Rahmattullah.
Keberlanjutan tata kelola
Berakhirnya agenda entry meeting ini memindahkan beban pembuktian pada transparansi manajemen di lapangan. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik topografi perbukitan, OKU Selatan menuntut fleksibilitas skema distribusi tanpa boleh melanggar prinsip akuntabilitas keuangan negara.
Hasil evaluasi delapan hari dari BPKP Sumsel nantinya harus dijadikan cetak biru (blueprint) perbaikan manajerial bagi seluruh pengelola SPPG dan dinas terkait.
Sinergi pengawasan dari Inspektorat Kabupaten pasca-audit menjadi kunci vital untuk memastikan catatan rekomendasi perbaikan dari pusat langsung dieksekusi di tingkat bawah.
Tata kelola yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kendala geografis menjadi syarat mutlak agar investasi besar negara di sektor peningkatan gizi anak bangsa ini tidak menguap menjadi inefisiensi anggaran.
Keberhasilan mitigasi risiko di OKU Selatan diharapkan mampu menjadi standar acuan baku bagi daerah lain dalam mengawal kedaulatan pangan dan gizi nasional. (andi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
