HKTI Sumsel Kembali Berdenyut, Bidik Kedaulatan Pangan Tanpa Impor

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melantik kepengurusan DPD HKTI Sumsel periode 2026–2031 di OKU Timur dengan mandat tegas: mengunci target swasembada 2025 lewat proteksi harga gabah Rp 6.500.

OKU TIMUR, NUSALY – Lapangan Sidomakmur di Kabupaten OKU Timur mendadak jadi pusat perhatian pelaku sektor agraria, Kamis (23/4/2026). Di lokasi bersejarah tempat Presiden Soeharto dulu melakukan panen raya, kepengurusan DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumatera Selatan periode 2026–2031 resmi dikukuhkan. Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, melantik langsung Budiarto Marsul sebagai nakhoda organisasi ini di tingkat provinsi.

Momentum ini bukan sekadar seremoni. Bagi Sudaryono, HKTI Sumsel harus menjadi garda depan dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto: Indonesia harus berhenti mengimpor beras pada 2025. Target ambisius ini disandarkan pada kebijakan yang lebih berpihak ke petani, salah satunya melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering yang dipatok Rp 6.500 per kilogram.

“Tahun depan kita tidak lagi melakukan impor beras. Kualitas gabah kita baik, ketersediaan pupuk juga membaik. Sumsel sudah teruji sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang paling stabil,” tegas Sudaryono di hadapan ribuan petani.

Lonjakan Peringkat di Jajaran Nasional

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang hadir dalam pelantikan itu mengaku punya kedekatan emosional panjang dengan organisasi ini. Menurutnya, HKTI kini “hidup kembali” setelah sekian lama suaranya kurang terdengar di tengah kebijakan pertanian daerah. Ia langsung menginstruksikan para bupati dan wali kota agar menjadikan HKTI sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap dinas pertanian.

Langkah ini penting mengingat profil masyarakat Sumatera Selatan yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Kerja keras di lapangan pun mulai membuahkan hasil. Peringkat Sumsel sebagai penghasil pangan nasional terus melesat—dari posisi delapan, melompat ke lima besar, dan kini sudah nyaman berada di jajaran tiga besar nasional.

“Petani adalah andalan kita. Kehadiran pengurus baru HKTI ini harus menjadi mesin pendorong produktivitas, terutama saat kita menghadapi tantangan cuaca ekstrem atau El Nino yang kerap merusak pola tanam,” ujar Herman Deru.

Membangun dari Akar Rumput

Apresiasi pemerintah pusat terhadap Sumsel juga menyentuh aspek kesejahteraan desa. Penurunan angka kemiskinan di provinsi ini dinilai berkelindan dengan stabilnya sektor pertanian dan lancarnya distribusi input produksi seperti pupuk. HKTI diharapkan mampu memangkas jarak antara kebijakan di pusat dan realitas kesulitan petani di pelosok desa.

Dengan dilantiknya kepengurusan ini, tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan kedaulatan pangan tidak hanya menjadi angka statistik di laporan kementerian. Fokus utama kini beralih pada bagaimana organisasi ini bisa memberdayakan petani agar lebih mandiri, melek teknologi, dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga di pasar. Sinergi antara pemerintah dan organisasi tani ini menjadi kunci utama agar Bumi Sriwijaya tetap kokoh sebagai pilar pangan Indonesia. (***)