Pengelolaan Dana Desa tidak cukup hanya memenuhi ketentuan administrasi. Setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam penyuluhan hukum Kejaksaan Negeri OKU di Desa Pusar menjelang Hari Antikorupsi Sedunia 2026.
BATURAJA, NUSALY.COM — Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Di balik setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat kewajiban untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung transparan, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (OKU) melalui kegiatan penyuluhan hukum terkait pengelolaan Dana Desa sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2026 di Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu melibatkan jajaran Bidang Intelijen Kejari OKU, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKU, pemerintah kecamatan, Forum Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Baturaja Barat.
Penyuluhan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum agar potensi tindak pidana korupsi dapat dicegah sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Administrasi yang Lemah Bisa Membuka Ruang Penyimpangan
Kepala Seksi Intelijen Kejari OKU M. Riska Saputra, S.H., M.H. melalui Kepala Subseksi II Bidang Intelijen M. Fido Rayuci, S.H. menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Di antaranya potensi penyimpangan penggunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Risiko tersebut dapat berkembang menjadi persoalan hukum apabila tidak diimbangi pengawasan dan pembinaan yang konsisten.
“Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan penggunaan anggaran perlu memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun administrasi justru membuka ruang terjadinya penyimpangan,” ujar Fido.
Selain risiko penyimpangan, perbedaan pemahaman terhadap ketentuan teknis penggunaan Dana Desa juga dapat memicu persoalan di tingkat pemerintahan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan polemik internal maupun pengaduan masyarakat apabila pelaksanaan kegiatan tidak disertai penjelasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa dalam menyusun administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan juga menjadi tantangan tersendiri. Terlebih, aparatur desa harus mengikuti ketentuan teknis yang dapat mengalami perubahan.

Pencegahan Membutuhkan Pembinaan dan Pengawasan Berkelanjutan
Karena itu, penyuluhan hukum tidak cukup dilakukan sebagai kegiatan seremonial. Pemahaman aparatur desa perlu terus diperkuat agar mereka mampu menjalankan pengelolaan keuangan desa secara benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Kejari OKU memandang koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten OKU, pemerintah kecamatan, dan Forum BKAD perlu terus dioptimalkan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas pendampingan serta penyuluhan hukum secara berkala kepada pemerintah desa.
“Upaya pencegahan harus berjalan secara berkelanjutan. Aparatur desa perlu memahami aturan yang menjadi dasar penggunaan Dana Desa, sekaligus memastikan setiap kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan bersama agar pengelolaan Dana Desa tetap berada pada koridor hukum,” lanjut Fido.
Dalam kegiatan tersebut, Kejari OKU diwakili Kepala Seksi Intelijen M. Riska Saputra bersama Kepala Subseksi I Nanda Aulia Akbar, S.H. dan Kepala Subseksi II M. Fido Rayuci, S.H.
Hadir pula Sekretaris Dinas PMD Kabupaten OKU Zulkarnain, S.H., M.M. yang mewakili kepala dinas; Irmayani Pratiwi, S.E. mewakili Camat Baturaja Barat; Ketua Forum BKAD Komarudin; serta seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Baturaja Barat.
Melalui momentum Hakordia 2026, penguatan tata kelola Dana Desa menjadi pengingat bahwa pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Kegiatan penyuluhan berlangsung interaktif, tertib, aman, dan kondusif. (radit)












