Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra menghadiri pengukuhan pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2031 di Gedung Pendopoan KPT Tanjung Senai. Parlemen menegaskan komitmen dukungannya dalam penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa guna mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional.
INDRALAYA, NUSALY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke level akar rumput di perdesaan. Komitmen tersebut terlihat jelas saat Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP., hadir langsung menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Masa Bakti 2026–2031.
Ajang konsolidasi organisasi yang sarat makna strategis ini diselenggarakan secara khidmat di Gedung Pendopoan, Kompleks Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir.
Sambut tamu kehormatan regional dan nasional
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Ogan Ilir bersama Bupati Ogan Ilir turut menyambut langsung kedatangan jajaran tamu undangan penting dari tingkat regional maupun nasional. Kehadiran para tokoh penting ini memberikan warna tersendiri bagi jalannya acara pengukuhan.
Tampak hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Selatan, para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan, serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Republik Indonesia yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M.
Penguatan fungsi strategis BPD
Kehadiran pimpinan legislatif Ogan Ilir dalam forum ini merefleksikan pandangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan yang sangat vital di dalam ekosistem pemerintahan desa. Sebagai mitra sejajar kepala desa, BPD mengemban fungsi legislasi, pengawasan anggaran Dana Desa, serta penyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan DPC ABPEDNAS se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2031 ini, diharapkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme para anggota BPD dapat semakin meningkat. Penguatan kapasitas kelembagaan ini diyakini mampu meminimalisasi potensi penyelewengan, sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik di perdesaan.
Melalui sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, asosiasi kelembagaan desa, dan lembaga legislatif, DPRD Ogan Ilir optimis tata kelola pemerintahan desa di Bumi Caram Seguguk akan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat luas. ***
