Musi Banyuasin Menambal Celah Pangan lewat Skenario Kerja Sama Antar Daerah

Di balik proyeksi stok yang aman, Musi Banyuasin masih harus bergelut dengan ketergantungan pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah. Skenario mitigasi melalui kerja sama antar-daerah kini diperkuat untuk menjinakkan potensi inflasi.

SEKAYU, NUSALY – Urusan perut warga Musi Banyuasin tidak boleh hanya bersandar pada keberuntungan cuaca atau kelancaran distribusi organik. Meski stok pangan pokok untuk tahun 2026 diproyeksikan mencukupi kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menyadari adanya celah produksi yang harus segera ditambal.

Realitasnya, hasil tani lokal pada beberapa komoditas strategis belum sepenuhnya mampu menutup seluruh kebutuhan konsumsi harian masyarakat di Bumi Serasan Sekate.

Dalam rapat koordinasi teknis yang berlangsung di Sekayu, Kamis (23/4/2026), Dinas Ketahanan Pangan Muba memetakan tantangan nyata pada neraca pangan wilayah. Komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai tetap menjadi prioritas pengawasan.

Namun, kerentanan justru sering kali muncul pada kelompok hortikultura seperti cabai dan bawang, serta kebutuhan protein dan lemak yang mencakup daging, telur, gula, dan minyak goreng.

Plaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba, Apriadi Aziz, mengungkapkan bahwa kedaulatan pangan daerah tidak bisa dipaksakan hanya dari satu titik produksi.

“Secara umum kondisi pangan kita aman. Namun, kita harus jujur melihat adanya fluktuasi pasokan yang sangat bergantung pada stabilitas distribusi dari luar daerah,” ujarnya saat memimpin penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Logika Antar Daerah

Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok tetap stabil di rak-rak pedagang, Pemkab Muba memilih jalur Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Strategi ini bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas, melainkan langkah pragmatis untuk menarik kelebihan produksi dari wilayah produsen tetangga langsung ke jalur distribusi lokal di Muba.

Langkah ini diambil untuk memastikan jalur logistik tetap pendek sehingga harga di tingkat konsumen tidak melonjak akibat rantai pasok yang terlalu panjang.

Strategi KAD juga menjadi instrumen vital dalam memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Ketika terjadi gangguan pasokan mendadak di pasar, pemerintah memiliki instrumen untuk melakukan intervensi.

Apriadi menekankan bahwa kebijakan ini hanya bisa berjalan efektif jika didukung oleh data yang akurat. “Data yang presisi akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Meredam Inflasi

Fokus pemerintah kini tertuju pada mitigasi harga. Komoditas yang rentan terhadap guncangan pasar terus dipantau melalui instrumen proyeksi neraca pangan wilayah.

Tujuannya satu: mencegah inflasi daerah meledak secara mendadak akibat kelangkaan stok yang tidak terdeteksi sejak dini. Penguatan cadangan pangan diharapkan mampu menjadi penyangga (buffer) saat terjadi guncangan harga di tingkat pengecer.

Sinergi lintas sektor di lingkungan Pemkab Muba sedang diuji untuk membuktikan bahwa keamanan pangan bukan sekadar narasi di ruang rapat.

Dengan skenario kerja sama antar-daerah yang lebih solid, Muba mencoba membangun benteng pertahanan ekonomi dari sektor yang paling mendasar.

Keberhasilan menjaga stabilitas pangan tahun ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah mampu melindungi daya beli warganya di tengah ketidakpastian distribusi logistik global. (dhi)