Di usia 81 tahun kemerdekaan RI, warga pelosok Sungai Menang harus menanggung beban ekonomi berat demi air minum, sementara sarana sumur bor bantuan pemerintah mangkrak tak berfungsi.
OKI, NUSALY – Pekik perayaan ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bergema di berbagai pelosok negeri. Namun di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, makna kemerdekaan itu terasa masih teramat jauh. Untuk sekadar mendapatkan air bersih yang layak konsumsi, warga di pedalaman ini harus bertaruh ekonomi dan kesehatan saban hari.
Di tengah gempuran kemarau, air bersih menjadi barang mewah yang mencekik dompet warga. Untuk kebutuhan minum dan memasak, masyarakat Gajah Makmur tidak punya pilihan selain membeli air galon seharga Rp 10.000 per galon.
Bagi keluarga kecil di pelosok, pengeluaran ini menjadi beban finansial yang sangat berat. Salah seorang warga Desa Gajah Makmur, Kang Santo, menuturkan bahwa keluarganya rata-rata menghabiskan dua galon air saban hari.
“Keluarga saya saja setiap hari beli dua galon. Artinya uang yang dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp 600.000 hanya untuk air bersih saja,” kata Kang Santo, Kamis (13/8/2026).
Angka Rp 600.000 per bulan bukanlah nominal kecil bagi warga pedesaan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan buruh harian. Pengeluaran wajib untuk air minum ini memangkas porsi kebutuhan pokok lainnya, di tengah akses jalan dan infrastruktur desa yang juga masih jauh dari kata layak.
Mencecap Air Parit Berkarat demi Bertahan Hidup
Urusan air minum adalah satu soal, sedangkan untuk kebutuhan mandi dan cuci adalah persoalan lain yang tak kalah memprihatinkan. Ketika musim kemarau mengeringkan penampungan air hujan, warga terpaksa mengandalkan air parit atau kanal yang pasang pada malam hari.
Air parit tersebut dialirkan dan ditampung ke dalam drum bekas atau bak berlapis terpal. Meski fisiknya keruh, berwarna kecokelatan berkarat, dan berasa sedikit asin, air itulah yang dipakai warga untuk membersihkan badan dan mencuci pakaian keluarga.
“Mau bagaimana lagi, daripada tidak ada air sama sekali,” kata Kang Santo.
Kondisi ini menegaskan betapa minimnya perlindungan fasilitas dasar bagi warga di wilayah pinggiran. Penggunaan air berkarat dan asin secara terus-menerus tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga mengintai kesehatan kulit dan sanitasi jangka panjang masyarakat setempat.
Mangkraknya Proyek Pusat dan Komodifikasi Elektoral
Krisis air di Gajah Makmur sejatinya bukan tanpa upaya pembangunan dari pemerintah. Namun, proyek yang diturunkan sering kali berakhir menjadi monumen kelalaian perencanaan. Pemerintah pusat pernah mengucurkan anggaran untuk membangun sarana sumur bor di desa tersebut, tetapi kini infrastruktur itu mangkrak total dan tak dapat dimanfaatkan.
Sumur bor yang menelan biaya negara tersebut tidak berfungsi karena air yang keluar terkontaminasi gas alam. Kegagalan fungsi ini mengindikasikan lemahnya studi kelayakan sebelum proyek dieksekusi di lapangan, sehingga anggaran negara terbuang sia-sia tanpa memberi solusi bagi masyarakat.
Ketidakberdayaan warga kian diperparah oleh pola interaksi politik elektoral yang berulang. Pelosok pedesaan seperti Gajah Makmur kerap mendadak riuh oleh janji manis para calon wakil rakyat jelang pemilu, namun mendadak senyap begitu kontestasi usai.
Kang Santo mengungkapkan, Anggota DPRD Kabupaten OKI Ketut Ridwan sempat bertandang ke desa mereka saat masa pencalonan dan kembali sekali saat agenda reses untuk menyerap aspirasi. Berbagai keluhan soal air bersih dan jalan telah disampaikan secara langsung, namun hingga kini belum ada satu pun realisasi nyata di lapangan.
“Namanya janji politik, mungkin janji tinggal janji, mas. Ya biasa, kalau masyarakat di wilayah pelosok sering dianak-tirikan. Kami hanya dijadikan objek saat pemilu saja, ketika pemilu berakhir sudah tak lagi dipedulikan,” kata Kang Santo.
Menagih Kehadiran Bupati dan Kepastian Anggaran
Masyarakat Desa Gajah Makmur kini menaruh harapan besar kepada Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki untuk meninjau langsung kondisi desanya. Warga ingin pimpinan daerah melihat sendiri bagaimana masyarakat berjuang menampung air parit demi bertahan hidup di tanah yang katanya telah merdeka selama 81 tahun.
Warga tidak meminta fasilitas mewah, melainkan solusi teknis yang rasional, seperti pembangunan sarana pengolahan atau filtrasi air bersih yang mampu menyaring air rawa dan parit menjadi air yang layak dan aman dikonsumsi.
Dikonfirmasi secara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten OKI Ketut Ridwan mengklaim bahwa dirinya telah meneruskan jeritan warga Gajah Makmur ke dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemkab OKI.
“Sudah kita sampaikan, dan ini menjadi usulan prioritas untuk direalisasikan di tahun 2027,” kata Ketut Ridwan.
Pernyataan tersebut kembali menguji kesabaran warga Gajah Makmur. Janji penanganan di tahun 2027 berarti warga masih harus melewati bulan-bulan kemarau panjang berikutnya dengan membeli air galon mahal dan mandi air parit berkarat. Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, masyarakat Gajah Makmur masih menunggu bukti apakah janji pemerintah kali ini benar-benar terwujud atau sekadar menjadi pengulangan janji politik yang menguap bersama angin kemarau. (dhi)
