Target Ambisius Pemprov Sumsel Akhiri Drama Macet di Rel Muara Enim

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai menekan tombol akselerasi untuk proyek jembatan layang di perlintasan sebidang Kabupaten Muara Enim. Di balik meja rapat Bina Praja, koordinasi lintas instansi dipacu guna memangkas tumpukan berkas izin yang selama ini menghambat pembangunan fisik di lapangan.

PALEMBANG, NUSALY – Suasana di Ruang Rapat Bina Praja sore itu, Jumat (6/3/2026), terasa lebih mendesak dari biasanya. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, tidak sekadar duduk untuk mendengarkan laporan rutin. Di hadapannya, berkumpul para pemegang otoritas lahan dan perhubungan yang memegang kunci utama nasib pembangunan flyover di wilayah Muara Enim.

Targetnya sudah jelas: jangan ada lagi jeda panjang antara perencanaan dan eksekusi. Bagi warga yang saban hari terjepit di antara deru mesin kereta api batubara dan kepulan debu jalan nasional, proyek ini adalah harga mati untuk keselamatan. Muara Enim bukan sekadar nama daerah di peta, melainkan titik nadir bagi kelancaran logistik Sumatera Selatan yang sering kali lumpuh akibat pertemuan sebidang jalan dan rel.

Selama ini, proyek infrastruktur sering kali tersungkur di celah birokrasi—entah itu soal tumpang tindih lahan, izin teknis perkeretaapian yang rumit, hingga urusan verifikasi anggaran. Edward Candra menginstruksikan agar semua sumbatan tersebut dibedah dalam satu komando tim percepatan.

Memotong Kompas Birokrasi

Keterlibatan BPKP, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dalam pertemuan ini menunjukkan adanya upaya untuk “memotong kompas” jalur birokrasi. Edward menekankan bahwa sinkronisasi data lahan dan anggaran harus tuntas di tingkat koordinasi agar tidak ada lagi proyek yang terhenti saat alat berat sudah berada di lokasi.

“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Sinergi ini harus langsung ke akar masalahnya,” tegas Edward. Penekanan ini menjadi sinyal bagi instansi terkait agar proses perizinan di kementerian pusat tidak lagi menjadi alasan klasik bagi kelambanan di daerah.

Muara Enim adalah wilayah penyangga energi dengan intensitas perjalanan kereta api yang sangat tinggi. Frekuensi logistik batubara yang melintas setiap beberapa menit sekali membuat jalan nasional kehilangan fungsinya sebagai jalur cepat. Risiko kecelakaan di titik-titik perlintasan sebidang ini terus mengintai, menjadikan pembangunan flyover sebagai kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda.

Kehadiran fisik jembatan layang nantinya diharapkan mampu memulihkan martabat transportasi darat di wilayah tersebut. Kelancaran arus barang dan manusia akan berdampak langsung pada biaya ekonomi regional yang selama ini membengkak akibat stagnasi kendaraan.

Kini, tim percepatan di bawah komando Pemprov Sumsel memiliki beban pembuktian. Komitmen yang lahir di Bina Praja harus segera menjelma menjadi beton dan aspal yang berdiri kokoh di atas rel kereta, memastikan bahwa perjalanan warga tidak lagi diwarnai rasa cemas dan waktu tunggu yang membosankan. (desta)