Legislator baru DPRD OKU tersebut menyebut pembangunan di Kecamatan Ulu Ogan masih tertinggal dan menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.
BATURAJA, NUSALY – Baru dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Dadang Wijaya langsung menetapkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ulu Ogan sebagai prioritas perjuangannya hingga akhir masa jabatan 2024–2029. Menurutnya, wilayah tersebut masih tertinggal dari sisi pembangunan dan membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan 2, ia menilai persoalan konektivitas dan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar di wilayah tersebut. Infrastruktur yang belum memadai dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas sehari-hari masyarakat.
Prioritas infrastruktur
Dadang mengungkapkan, target utama tersebut diambil berdasarkan pemetaan kebutuhan di daerah pemilihannya.
“Yang jelas saya ingin memperjuangkan target utama di daerah pemilihan saya, Pak. Karena kami lihat, di Dapil 2 khususnya Kecamatan Ulu Ogan itu pembangunannya sangat jauh tertinggal,” kata Dadang seusai pelantikan di Baturaja, Senin (20/7/2026).
Menurut Dadang, pengalaman sebelumnya yang pernah menjabat sebagai kepala desa membuatnya memahami persoalan riil yang paling sering dihadapi masyarakat di akar rumput. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, masalah akses fisik menjadi hal utama yang dikeluhkan warga.
“Kalau melihat dan terjun langsung ke masyarakat—karena kebetulan saya pernah juga menjabat sebagai Kepala Desa ya—masalah utamanya infrastruktur, Pak. Masalah pembangunan. Terutama di daerah kami di Kecamatan Ulu Ogan, Dapil 2,” imbuhnya.
Menyesuaikan ritme DPRD
Menyadari posisinya yang masuk di pertengahan periode melalui jalur PAW, Dadang memilih melakukan penyesuaian diri terlebih dahulu terhadap lingkungan kerja legislatif. Ia menilai langkah awal ini penting untuk memahami mekanisme kerja di parlemen secara matang.
Menurut Dadang, proses penyesuaian diri itu tidak berarti menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Independensi dalam mengawal aspirasi konstituen akan tetap menjadi prinsip utama dalam melangkah bersama fraksi lain maupun pemerintah daerah.
“Yang jelas kita lihat terlebih dahulu ya. Kita ikuti dalam artian menyesuaikan diri terlebih dahulu. Baru kita melangkah. Kalau memang tahunya alur itu salah, ya jangan kita ikuti karena kita ingin yang benar-benar untuk rakyat,” tegasnya.
Porsi APBD Perubahan
Menghadapi agenda kerja ke depan, Dadang menilai pembahasan APBD Perubahan perlu memberi perhatian lebih pada sektor pendidikan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kedua sektor tersebut akan dikawalnya agar mendapat alokasi perhatian anggaran yang lebih besar demi mengejar kekurangan di lapangan.
Dadang berharap kehadirannya di DPRD tidak sekadar mengisi kekosongan kursi hasil PAW, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, terutama warga di daerah terpencil agar keluhannya tersampaikan ke pemerintah kabupaten.
“Kalau dari hati, Pak, saya ingin bekerja itu yang benar-benar. Ingin memahami dan membantu masyarakat, terutama di Kabupaten OKU,” pungkasnya. (radit)
