Wali Kota Palembang Diingatkan Kembali pada Marwah sebagai Kepala Pemerintahan

Gaya kepemimpinan Wali Kota Palembang yang cenderung reaktif dan menonjolkan aksi lapangan mulai menuai catatan kritis. Publik mendesak agar arah pembangunan kembali pada jalur kebijakan struktural yang sistematis, sekaligus menegaskan posisi kepala daerah sebagai nakhoda birokrasi yang harus steril dari pola-pola kampanye elektoral.

PALEMBANG, NUSALY – Kritik terhadap gaya kepemimpinan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mulai mencuat di tengah masifnya aksi lapangan yang dilakukan dalam merespons persoalan kota. Meski kehadiran fisik pemimpin di titik-titik krusial diapresiasi sebagai bentuk responsivitas, pola tersebut dinilai berisiko mengaburkan tugas pokok dan fungsi strategis seorang kepala daerah.

Pengamat politik Sumatera Selatan, M. Haekal Al-Haffafah, menekankan bahwa efektivitas pemerintahan seharusnya diukur dari bagaimana sebuah sistem bekerja secara otomatis melalui kebijakan, bukan sekadar respons cepat yang bersifat sporadis.

Bukan “Dokter Keliling”

Haekal memandang bahwa antusiasme masyarakat terhadap pemimpin yang proaktif tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena dalam pragmatisme teknis. Ia menilai, tugas wali kota adalah mengorkestrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyelesaikan masalah secara akuntabel dan terencana.

“Jujur kita kagum wali kota yang proaktif, tetapi wali kota itu kepala pemerintahan daerah, bukan dokter keliling,” ujar Haekal di Palembang, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, setiap aksi di lapangan mestilah dibarengi dengan penjelasan yang komprehensif mengenai strategi penyelesaian jangka panjang dan transparansi kapasitas fiskal daerah. Tanpa fondasi kebijakan yang kuat, aksi lapangan dikhawatirkan hanya menjadi upaya “pemadaman api” sesaat yang tidak menyentuh akar persoalan.

Menanggalkan Atribut Kontestasi

Poin utama yang menjadi sorotan adalah posisi wali kota yang semestinya sudah melampaui fase perebutan simpati publik. Haekal mengingatkan bahwa jabatan wali kota adalah amanat undang-undang untuk menjalankan roda pemerintahan secara penuh, bukan lagi menjadi panggung untuk menumpuk modal politik.

Gaya komunikasi yang masih berorientasi pada peningkatan jumlah pengikut atau pencitraan di media sosial dianggap dapat mengalihkan fokus dari tanggung jawab administratif yang lebih mendesak.

“Wali kota itu kepala pemerintahan, bukan lagi peserta pilkada yang sibuk mencari followers atau mengejar faedah elektoral,” tegas Haekal.

Ancaman Kebijakan Jangka Pendek

Kekhawatiran Haekal bermuara pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Jika performa pemerintahan hanya diukur dari level impresi dan citra, maka ada potensi besar bagi lahirnya kebijakan-kebijakan jangka pendek yang kurang berkelanjutan.

Pemerintah Kota Palembang pun ditantang untuk membuktikan bahwa transparansi pengelolaan APBD dan penguatan struktur birokrasi tetap menjadi prioritas utama.

Transformasi dari pola kepemimpinan populis menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis kebijakan strategis menjadi niscaya untuk menjaga integritas pemerintah kota sebagai pelayan publik yang hakiki. (dhi)