PGK Sumsel Desak Polri Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Aktivis Andrie Yunus

Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi ujian bagi profesionalisme Polri. Wakil Ketua DPRD PALI sekaligus Ketua DPW PGK Sumsel, Firdaus Hasbullah, mengingatkan bahwa kekerasan terhadap aktivis adalah ancaman nyata bagi nalar kritis bangsa.

PALEMBANG, NUSALY – Bau logam dan pedihnya cairan kimia yang menghantam tubuh Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) malam, kini memicu bara solidaritas yang merambat hingga ke Sumatera Selatan. Di Palembang, Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menilai, serangan di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat, tersebut merupakan serangan terbuka terhadap setiap warga negara yang berani berdiri di jalur kontrol sosial.

Ketua DPW PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, berdiri di barisan depan menuntut keadilan yang transparan.

Sebagai tokoh yang tumbuh dari rahim aktivisme dan kini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), luka yang diderita Wakil Koordinator Bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut adalah luka pada wajah demokrasi Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan aktivis bukan untuk dimusuhi, melainkan sebagai cermin agar kekuasaan tetap berpijak pada koridor kemanusiaan.

“Jangan bicara tentang kemajuan demokrasi jika pengawal hak asasi manusia bisa disiram air keras di tengah kota tanpa ada pengungkapan aktor intelektualnya. Ini adalah penghinaan terhadap prinsip negara hukum yang kita junjung tinggi,” tegas Firdaus di Palembang, Minggu (15/3/2026).

Anatomi Kekerasan yang Terorganisir

Andrie tidak sekadar terluka; ia menderita secara brutal. Berdasarkan pemeriksaan medis di rumah sakit, luka bakar derajat serius menyebar di 24 persen tubuhnya—menyasar area wajah, dada, hingga kedua tangan yang selama ini ia gunakan untuk menyusun laporan advokasi. Serangan yang terjadi pukul 23.37 WIB itu melibatkan dua pria yang menggunakan sepeda motor matik, bergerak cepat di kegelapan jembatan Talang, seolah-olah sudah sangat terlatih melakukan eksekusi tanpa jejak.

Firdaus Hasbullah menyoroti pola penyerangan yang memiliki kemiripan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis di masa lalu. Pelaku lapangan sering kali sulit teridentifikasi karena menggunakan penutup wajah (masker buff) dan memanfaatkan titik buta pengawasan. Namun, bagi PGK Sumsel, Polri memiliki instrumen intelijen dan teknologi yang jauh lebih canggih untuk mengungkap siapa sebenarnya otak di balik penyiraman tersebut.

“Kita sudah jenuh dengan istilah ‘orang tidak dikenal’ yang seolah menjadi tameng bagi para aktor intelektual. Jika Polri hanya berhenti pada pengejaran kurir lapangan, maka kepercayaan publik akan terus meluruh hingga ke titik nadir,” tutur Firdaus.

Menurutnya, pembiaran terhadap kasus seperti ini akan menyuburkan budaya impunitas, di mana para penjahat merasa bisa melakukan apa saja selama mereka memiliki kekuatan di balik layar.

Mencegah Kebekuan Nalar Kritis

Salah satu dampak paling berbahaya dari kekerasan ini, menurut analisis PGK Sumsel, adalah munculnya chilling effect—sebuah kondisi di mana suara-suara kritis masyarakat sipil perlahan membeku karena ketakutan yang terinstitusi. Firdaus menekankan bahwa kritik konstitusional adalah manifestasi dari rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa, sebuah nutrisi yang menjaga agar kebijakan negara tidak melenceng dari kepentingan rakyat banyak.

Sebagai organisasi yang berkomitmen pada nilai kebangsaan dan keadilan sosial, PGK Sumatera Selatan mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan nyata bagi pejuang HAM, jurnalis, dan pegiat sosial. Perlindungan ini bukan hanya soal keamanan fisik, melainkan jaminan bahwa hak untuk bersuara tidak akan berujung pada kriminalisasi maupun kekerasan fisik yang mematikan.

“Demokrasi yang kuat hanya tumbuh di ruang yang aman bagi perbedaan pandangan. Ketika intimidasi fisik menggantikan argumen, maka peradaban politik kita sedang mengalami kemunduran besar,” tambah Firdaus.

Bara Solidaritas Lintas Daerah

Gaung desakan dari Palembang ini bersambut dengan aksi solidaritas di berbagai daerah. Di Yogyakarta, slogan ”Makin Berani karena Andrie” telah menjadi jargon baru bagi masyarakat sipil yang menolak tunduk pada teror. Gelombang dukungan ini menunjukkan bahwa intimidasi terhadap satu aktivis justru akan mengeratkan tali solidaritas antar-elemen masyarakat sipil di seluruh pelosok Nusantara.

Firdaus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga iklim demokrasi yang dewasa dengan tetap mengedepankan dialog dan penghormatan pada hukum. Namun, ia memberi catatan tegas bahwa kedewasaan itu hanya bisa terwujud jika aparat penegak hukum menunjukkan taringnya terhadap para perusak demokrasi.

Penuntasan kasus Andrie Yunus secara adil dan transparan akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tetap setia pada prinsip negara hukum. PGK Sumatera Selatan menyatakan tidak akan mundur seinci pun dalam mengawal kasus ini. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah kemanusiaan dan keadilan di negeri ini.

“Kami menunggu pembuktian dari Polri. Jangan biarkan luka 24 persen di tubuh Andrie Yunus mengering tanpa ada keadilan yang tegak berdiri,” pungkas Firdaus. (dhi)