Penyerapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2026 timpang. Di balik lambatnya pengerjaan infrastruktur publik, membayang ancaman restrukturisasi tenaga kerja akibat membengkaknya alokasi gaji pegawai yang menabrak ambang batas undang-undang.
KAYUAGUNG, NUSALY — Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 tak hanya memperlihatkan ketimpangan laju penyerapan antar-sektor. Lebih dari sekadar persoalan teknis pencairan anggaran di awal hingga pertengahan tahun, struktur alokasi belanja daerah saat ini sedang berhadapan langsung dengan bom waktu regulasi keuangan negara.
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 11 Agustus 2026 mencatat, realisasi Belanja Pegawai Pemkab OKI telah melaju kencang menembus Rp 702,85 miliar atau 62,02 persen dari total pagu alokasi Rp 1,13 triliun.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penyerapan Belanja Modal yang difungsikan untuk membiayai pengerjaan fisik infrastruktur publik, seperti perbaikan jalan raya, jembatan, fasilitas sekolah, hingga layanan kesehatan masyarakat. Dari total alokasi Belanja Modal sebesar Rp 528,99 miliar, Pemkab OKI baru membelanjakan Rp 118,82 miliar atau setara 22,46 persen.
Secara akumulatif, realisasi Belanja Daerah Kabupaten OKI terkumpul di angka Rp 1,135 triliun dari total pagu Rp 2,78 triliun (40,77 persen). Dari total kas daerah yang sudah dicairkan tersebut, porsi untuk operasional birokrasi mendominasi secara mutlak. Jika realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 702,85 miliar digabungkan dengan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 209,58 miliar, sebanyak 80,39 persen dari uang daerah yang mengalir keluar hingga Agustus habis disedot untuk menopang mesin pemerintahan.
Adapun Belanja Barang dan Jasa secara mandiri baru terserap 34,68 persen dari pagunya, sedangkan Belanja Lainnya yang mencakup hibah serta bantuan keuangan baru terealisasi Rp 103,76 miliar atau 20,07 persen.
Jepitan Regulasi
Tinggi proporsi alokasi belanja pegawai di Kabupaten OKI mempertegas persoalan sistemik yang dialami banyak pemerintah daerah. Porsi belanja operasional aparatur yang memakan hampir separuh dari total APBD ini bertentangan secara mendasar dengan amanat reformasi fiskal nasional.
Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah menetapkan klausul ketat. Pasal 146 UU HKPD secara tegas mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membatasi porsi alokasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total APBD.
Kebijakan pembatasan ini dirancang untuk menyehatkan postur fiskal daerah yang selama bertahun-tahun dinilai terlalu kurus dalam mengalokasikan anggaran pembangunan, tetapi sangat gemuk dalam membiayai mesin birokrasi. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar porsi anggaran dialihkan secara proporsional untuk belanja modal guna mendongkrak kualitas infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga: [Serapan Belanja Modal Pemkab OKI Capai 67,98 Persen hingga Juni 2026]
Namun, implementasi aturan ini di tingkat daerah menemui benturan keras di lapangan. Salah satu pemicu utama melonjaknya persentase alokasi belanja pegawai adalah kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu secara masif dalam beberapa tahun terakhir.
Di satu sisi, penataan status tenaga honorer menjadi PPPK merupakan langkah progresif untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para pekerja pelayan publik. Namun di sisi lain, penambahan beban gaji dan tunjangan PPPK secara langsung menggelembungkan pos belanja pegawai daerah, tanpa disertai penambahan porsi Transfer ke Daerah (TKD) yang sepadan dari pemerintah pusat.
Kondisi dilematis ini menempatkan Pemkab OKI dalam posisi terimpit. Jika mengacu pada postur APBD 2026, porsi alokasi belanja pegawai OKI yang menyentuh angka 40,71 persen (Rp 1,13 triliun dari total belanja Rp 2,78 triliun) berada jauh di atas plafon maksimal 30 persen yang ditargetkan undang-undang. Ada kelebihan beban anggaran gaji sekitar 10,71 persen atau setara Rp 298,2 miliar di atas batas legal.
Ancaman PHK Massal
Sesuai ketentuan awal, tenggat masa transisi bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan batas maksimal belanja pegawai 30 persen tersebut jatuh pada Januari 2027, atau tepat lima tahun sejak UU HKPD resmi diundangkan pada 2022.
Mendekatinya tenggat Januari 2027 kini menghadirkan ketakutan nyata di lingkungan pemerintahan daerah. Muncul kekhawatiran meluas bahwa aturan ini akan memicu tindakan drastis berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau efisiensi tenaga honorer dan pegawai non-ASN yang tidak terserap dalam formasi PPPK penuh waktu.
Analis Utama Institute for Public Trust (IPT) Wildan menilai, jika pemerintah daerah dipaksa memangkas belanja pegawai hingga ke level 30 persen secara drastis dalam waktu singkat tanpa skema transisi dan akrobat anggaran yang presisi, dampak sosialnya akan sangat destruktif.
”Alokasi belanja pegawai yang menyedot 40,71 persen APBD berbanding terbalik dengan belanja modal yang hanya diberi porsi 19,00 persen di OKI saat ini adalah cermin dari beban historis penataan SDM daerah. Apalagi laju serapannya timpang: gaji pegawai sudah terserap 62,02 persen, sedangkan belanja modal baru 22,46 persen. Jika aturan 30 persen dihantamkan secara kaku pada Januari 2027 tanpa perbaikan struktur pengodean anggaran, Pemkab OKI berada dalam posisi sangat rawan sanksi fiskal dari pusat,” ujar Wildan saat dihubungi dari Kayuagung, Rabu (12/8/2026).
“Jika tidak disikapi dengan kalkulasi yang matang, penerapan batas 30 persen berpotensi memicu gelombang efisiensi skala besar terhadap ribuan tenaga honorer dan PPPK.”
Jurus Penyehatan
Kekhawatiran akan ancaman PHK massal dan sanksi fiskal dari pemerintah pusat sejatinya bukan tanpa jalan keluar. Pemerintah daerah tidak harus bersikap pasif sekadar menunggu kebijakan perpanjangan masa transisi yang tengah dibahas dalam penyusunan UU APBN.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat menjadi cermin solusi taktis bagi Pemkab OKI. Kabupaten Sleman berhasil menekan rasio alokasi belanja pegawai hingga di angka 29,95 persen, berada di bawah ambang batas 30 persen dari total APBD sebesar Rp 3,3 triliun.
Kunci keberhasilan BPKAD Kabupaten Sleman terletak pada presisi pemanfaatan kualifikasi kode rekening yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri. Sesuai ketentuan kode rekening pemerintah pusat, alokasi gaji untuk PPPK paruh waktu tidak dicatatkan ke dalam pos belanja pegawai, melainkan dimasukkan ke pos belanja barang dan jasa. Melalui rekayasa pengodean rekening yang sah ini, keberadaan ribuan PPPK paruh waktu tetap terakomodasi secara aman tanpa membebani indikator rasio belanja pegawai daerah.
Melihat preseden tersebut, Wildan menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama BPKAD Kabupaten OKI sebenarnya memiliki ruang gerak teknis yang cukup lapang untuk menyehatkan struktur anggaran.
Peluang utama terletak pada keberanian BPKAD OKI untuk segera melakukan audit dan reklasifikasi pengodean rekening APBD. Pembiayaan ribuan tenaga honorer atau PPPK paruh waktu yang selama ini menumpuk di pos belanja pegawai dapat digeser ke pos belanja barang dan jasa sesuai petunjuk teknis Kemendagri. Langkah teknis ini secara instan akan memangkas persentase alokasi belanja pegawai OKI mendekati ambang batas 30 persen tanpa sedikit pun mengurangi hak keuangan pegawai.
Di samping akrobat pengodean rekening, Pemkab OKI juga dituntut memperbesar pembagi (denominator) porsi anggaran melalui terobosan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, realisasi PAD murni OKI baru menyumbang Rp 138,91 miliar atau 12,46 persen dari total pendapatan daerah. Digitalisasi sistem retribusi di sektor perkebunan kelapa sawit, kawasan industri, serta PBB-P2 menjadi instrumen kunci agar tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat yang saat ini mencapai 73,46 persen dapat berangsur ditekan.
Langkah penyehatan ini perlu ditutup dengan pemetaan ulang (redeployment) dan audit produktivitas ASN maupun PPPK. Beban gaji pegawai yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari TKD harus diimbangi dengan peningkatan kinerja riil di lapangan.
”Para pegawai PPPK tidak boleh hanya menumpuk di fungsi-fungsi administratif kantor dinas di Kayuagung. Mereka harus diterjunkan sebagai tenaga teknis lapangan, mulai dari pemungut retribusi daerah hingga pendamping BUMD, agar kehadiran mereka berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah,” tutur Wildan.
Ketergantungan
Keberanian Pemkab OKI mengeksekusi rekayasa anggaran yang solutif ini menjadi sangat mendesak mengingat kondisi ketergantungan fiskal OKI saat ini masih sangat tinggi.
Dari total realisasi pendapatan daerah OKI per pertengahan 2026 sebesar Rp 1,106 triliun, sebanyak Rp 871,02 miliar masih bergantung penuh pada kucuran Transfer ke Daerah (TKD). Sementara itu, PAD murni baru terkumpul Rp 138,91 miliar dari target Rp 305,51 miliar.
Satu-satunya pos pendapatan yang melampaui target adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD), yang mencatatkan pencapaian Rp 14,23 miliar atau 104,60 persen dari target Rp 13,60 miliar.
Di sisi lain, kesiapan anggaran darurat daerah dalam mengantisipasi bencana lingkungan juga memprihatinkan. Pagu Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 11 miliar tercatat masih menyentuh angka penyerapan 0,00 persen. Padahal, sebagian besar wilayah daratan dan lahan gambut di Kabupaten OKI mulai memasuki puncak musim kemarau yang rawan memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Adapun defisit APBD OKI 2026 yang dirancang sebesar Rp 331,06 miliar hingga saat ini masih ditutupi dengan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Tanpa terobosan rekayasa anggaran yang cerdas dan terukur, Kabupaten OKI akan terus terancam sanksi fiskal dari pusat serta gagal mengoptimalkan belanja modal bagi pembangunan masyarakatnya.
Kerabat Kerja
Penulis: Adi Rasmiadi Editor: Tim Redaksi NUSALY.COM Penyelaras Bahasa: Redaksi NUSALY
