Pembahasan janji baju sekolah gratis dan dugaan permainan kuota SPMB di Komisi I DPRD OKU memanas setelah Kepala Dinas Pendidikan OKU kehilangan kendali emosi di hadapan legislatif, aktivis, dan insan pers.
BATURAJA, NUSALY — Forum Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sejatinya difungsikan untuk mencari jalan keluar atas kemelut dunia pendidikan daerah justru berakhir dengan kericuhan. Perdebatan sengit antara jajaran eksekutif dengan aliansi masyarakat, aktivis, dan insan pers meledak setelah Kepala Dinas Pendidikan OKU melontarkan pernyataan emosional di tengah buntunya kejelasan program unggulan kepala daerah.
RDP yang berlangsung Kamis (13/8/2026) mulai pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD OKU Naproni, S.T., M.Kom., serta dihadiri anggota legislatif M. Saleh Tito dan Awal Pajri. Agenda utama rapat ini sejatinya mengevaluasi dua isu krusial, yakni dugaan ketidaktransparanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan realisasi program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.
Meski pimpinan rapat telah mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kekondusifan, tensi ruang rapat perlahan memuncak saat peserta mulai menagih komitmen riil dari Pemerintah Kabupaten OKU.
Baju Gratis Mangkrak dan Wacana Pengalihan Anggaran
Program seragam sekolah gratis merupakan salah satu janji politik utama Bupati dan Wakil Bupati OKU yang paling dinantikan masyarakat kurang mampu. Namun, meski Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sudah berjalan, belum ada satu pun siswa SD maupun SMP yang menerima bantuan seragam tersebut.
Kondisi di lapangan memaksa para orang tua murid merogoh kocek pribadi untuk membeli seragam agar anak-anak mereka tetap bisa bersekolah. Di dalam forum RDP, perwakilan awak media dan LSM menyodorkan enam pertanyaan kunci mengenai kepastian anggaran, jadwal pendistribusian, hingga skema tanggung jawab Pemkab OKU atas keterlambatan yang terjadi.
Menjawab cecaran tersebut, Kepala Dinas Pendidikan OKU Kadarisman, S.Ag., M.Si., mengklaim bahwa alokasi anggaran untuk program seragam gratis sebenarnya sudah tersedia di APBD 2026. Anehnya, ia mengakui bahwa pelaksanaan program tersebut hingga pertengahan Agustus ini masih berada pada tahap kajian administrasi.
Pernyataan Kadarisman kian memantik kekecewaan peserta rapat ketika ia melempar wacana untuk membahas bersama DPRD terkait kemungkinan pengalihan anggaran baju gratis tersebut ke alokasi perbaikan sarana fisik sekolah yang rusak. Wacana ini dinilai sebagai sinyal ketidaksiapan eksekutif dalam merealisasikan janji politik kepala daerah kepada warga.
Indikasi Kuota Siluman SPMB dan Pengabaian Transparansi
Selain janji baju gratis yang tidak jelas juntrungannya, ketegangan RDP kian tereskalasi saat perwakilan aliansi masyarakat membeberkan bukti dugaan manipulasi kuota SPMB di tingkat sekolah menengah pertama, salah satunya di SMP Negeri 1 OKU.
Masyarakat menyerahkan berkas bukti di mana sebuah sekolah yang secara resmi menetapkan kuota penerimaan sebanyak 32 siswa, dalam pelaksanaannya justru membengkak menjadi 38 siswa tanpa dasar hukum dan penjelasan yang transparan.
Praktik penambahan kuota di luar jalur resmi ini memicu prasangka buruk publik mengenai adanya permainan kursi atau “kuota siluman” yang mengorbankan hak anak-anak dari masyarakat umum untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil.
Puncak Kericuhan dan Jawaban Emosional Kadisdik
Ketidakmampuan Dinas Pendidikan OKU dalam memberikan kepastian tanggal dan bulan pendistribusian seragam gratis, ditambah cecaran soal manipulasi kuota SPMB, akhirnya membuat suasana ruang rapat tidak terkendali.
Bukannya memberikan penjelasan teknis yang rasional dan menenangkan, Kepala Dinas Pendidikan OKU Kadarisman justru merespons kritikan peserta dengan nada tinggi dan penuh emosi.
“Kalau kamu biso, atur lah oleh kamu,” kata Kadarisman dengan nada emosional di tengah forum resmi tersebut.
Pernyataan “lepas tangan” dari seorang pejabat publik tersebut seketika menyulut amarah para aktivis, insan pers, dan perwakilan masyarakat yang hadir. Suasana rapat berubah menjadi ricuh dengan adu argumentasi bergelombang dari berbagai sudut ruangan.
Hingga forum RDP berakhir tanpa titik temu, Dinas Pendidikan OKU tetap gagal memberikan kepastian kapan seragam gratis akan dibagikan kepada siswa. Sikap arogan dan ketidakjelasan komitmen eksekutif ini kini menjadi catatan kelam tata kelola pendidikan di Kabupaten OKU, di mana masyarakat kembali harus menanggung beban atas janji pemerintah yang tak kunjung terwujud. (radit)
