Scroll untuk baca artikel
Banner Pemprov Sumsel

Banner HUT OKI PT Prime Agri Resources

Banner Sosialisasi Baturaja Timur

Banner Bank Sumsel Babel
Kilas Daerah

Bapenda OKU Benahi Data Pajak dari Kelurahan, Perubahan Objek Jadi Perhatian

×

Bapenda OKU Benahi Data Pajak dari Kelurahan, Perubahan Objek Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
Bapenda OKU Benahi Data Pajak dari Kelurahan, Perubahan Objek Jadi Perhatian
Kepala Bapenda OKU, Tetty Verawati, S.STP., M.M. Dok. NUSALY.com

Sosialisasi pajak daerah di tingkat kelurahan diarahkan untuk memperbarui data objek pajak, memperluas pemahaman masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

BATURAJA, NUSALY.COM — Optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap objek pajak terdata dengan benar, termasuk ketika terjadi perubahan kondisi bangunan, munculnya kegiatan usaha, hingga pemanfaatan reklame di lingkungan masyarakat.

Persoalan pendataan tersebut menjadi salah satu perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) melalui sosialisasi pajak daerah yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Kepala Bapenda OKU, Tetty Verawati, S.STP., M.M., mengatakan kegiatan sosialisasi mendapat respons positif. Namun, ia menegaskan bahwa pembenahan pendataan menjadi bagian penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Sekretaris Bapenda OKU, Rico Leonardo, S.E., M.Si., menjelaskan, program sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak.

Menurut dia, kebutuhan mengoptimalkan pendapatan daerah semakin penting di tengah berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal melalui sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.

“Daerah diminta mandiri secara fiskal. Salah satunya dari sisi pendapatan daerah,” kata Rico.

Kelurahan Didorong Menjadi Garda Pendataan

Dalam pelaksanaannya, kelurahan mendapat peran untuk membantu mengidentifikasi potensi pajak di wilayah masing-masing. Dukungan anggaran yang disediakan untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pendataan ulang, sosialisasi, penagihan, serta penyampaian informasi terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Rico menjelaskan, cakupan pendataan tidak hanya terbatas pada PBB. Kelurahan juga diharapkan membantu memperbarui informasi mengenai objek pajak lain yang berada di wilayahnya, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, jasa perhotelan, makanan dan minuman, serta pajak reklame.

Pendataan tersebut penting karena kondisi objek pajak dapat berubah seiring perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan bangunan rumah yang semula tercatat sebagai rumah tipe 36, tetapi kemudian mengalami penambahan bangunan, seperti garasi. Perubahan fisik itu perlu diperiksa kembali agar data objek pajak yang tersimpan sesuai dengan kondisi aktual.

“Data yang ada di Bapenda perlu diperbarui. Kalau ada perubahan objek, harus disesuaikan lagi,” ujarnya.

Mekanisme pembaruan data dilakukan secara berjenjang. Informasi dari lingkungan kelurahan disampaikan melalui kecamatan untuk kemudian diteruskan kepada Bapenda. Selanjutnya, Bapenda dapat menurunkan tim untuk melakukan penilaian kembali terhadap objek yang mengalami perubahan.

Dengan pola tersebut, informasi dari tingkat lingkungan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali potensi pajak yang selama ini belum tercatat secara optimal.

Peran pengurus RT dan RW juga dinilai penting. Mereka berada paling dekat dengan aktivitas masyarakat sehingga dapat membantu mengenali perubahan bangunan maupun kegiatan usaha di lingkungannya. Namun, keterlibatan tersebut perlu disertai pemahaman mengenai jenis pajak daerah dan objek yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Harapannya, data-data yang selama ini belum terdata dapat diperbarui. Masyarakat juga semakin memahami bahwa kegiatan seperti pemasangan reklame memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah,” kata Rico.

Kelurahan Didorong Menjadi Garda Pendataan
BAPENDA OKU melakukan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah di Desa. Bandar Agung Kec. Lubuk Batang, Senin. Dok. BAPENDA OKU/NUSALY

Pajak Kembali ke Masyarakat Melalui Pembangunan

Di luar pembenahan data, sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya sama-sama menjadi sumber penerimaan pemerintah, tetapi memiliki karakteristik dan hubungan manfaat yang berbeda.

Rico menjelaskan, manfaat pembayaran pajak daerah tidak selalu dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Penerimaan pajak dihimpun ke kas daerah, kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Sementara itu, retribusi berkaitan dengan pembayaran atas jasa atau pelayanan tertentu yang disediakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah pembayaran sewa gedung kesenian. Masyarakat yang membayar retribusi memperoleh manfaat langsung berupa penggunaan fasilitas tersebut.

Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa kontribusi melalui pajak tidak selalu berbentuk layanan yang diterima secara individual pada saat pembayaran. Pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya ditujukan kepada masyarakat secara lebih luas.

Karena itu, peningkatan kepatuhan pajak perlu berjalan beriringan dengan pembenahan administrasi dan pendataan. Data yang akurat membantu pemerintah mengenali potensi penerimaan, sementara pemahaman masyarakat menjadi dasar tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Tetty Verawati mengajak masyarakat OKU untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, baik pajak kendaraan bermotor maupun pajak daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ingin OKU maju dan pembangunannya meningkat, masyarakat harus sadar dan patuh membayar pajak tepat waktu. Pajak itu dari kita untuk kita sendiri,” ujarnya.

Bagi Bapenda OKU, sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai penyampaian informasi. Pembaruan data, pengenalan potensi pajak, dan meningkatnya pemahaman masyarakat menjadi pekerjaan yang perlu berjalan beriringan agar penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Pada akhirnya, upaya memperkuat pendapatan daerah dimulai dari hal mendasar: memastikan potensi yang ada benar-benar dikenali, dicatat, dan dikelola sesuai ketentuan. Dari data yang lebih akurat, pemerintah daerah memiliki pijakan yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten OKU. (radit)